JAKARTA, METRO – Polda Metro Jaya telah menetapkan 300 tersangka kasus rusuh 21-22 Mei 2019 buntut unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan, para tersangka sudah ditahan.
”Saat ini untuk Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan secara intens terhadap 300 lebih untuk pelaku. Sudah sebagai tersangka dan ditahan,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (23/5).
Dedi memerinci para tersangka datang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Banten. Sebagian lainnya adalah preman bayaran di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Dari Jawa Barat, Banten, baru sisanya itu betul preman Tanah Abang. Preman Tanah Abang ya dibayar,” imbuhnya.
Menurut Dedi, ada barang bukti yang memperkuat sangkaan untuk para perusuh. Antara lain amplop bertuliskan Rp300 ribu per hari. Uang tersebut diberikan kepada massa bayaran setiap mereka datang ke lokasi unjuk rasa. “Termasuk kendaraan juga didalami penyidik,” sambung Dedi.
Barang bukti lainnya adalah uang dalam pecahan rupiah maupun dolar, bom molotov, serta benda-benda tajam seperti parang dan celurit. Polisi juga mengamankan petasan berbagai ukuran.
Saat ini penyidik tengah mendalami peran masing-masing tersangka. Mereka akan dikategorikan dalam beberapa tugas yakni sebagai pelaku lapangan, koordinator lapangan, hingga aktor intelektualnya.
Kini, para tersangka dijerat dengan Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 187 KUHP, serta Pasal 358 KUHP. Mereka terancam hukuman 12 tahun penjara.
Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa kendaraan, uang, senjata tajam, molotov, alat komunikasi, kamera, hingga petasan berbagai macam ukuran.
“Ini mengindikasikan berbagai kerusuhan sudah didesain. Kemudian kami dari kepolisian dan TNI masih mengerahkan 58 ribu personel ke titik fokus pegamanan, seperti Bawaslu, KPU, Istana Merdeka, dan Gedung MPR/DPR,” beber Dedi.
Saat ini, fokus pengamanan juga bertambah. Polisi mulai mempertebal pengamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). “Untuk sentra ekonomi juga masih diamankan, objek vital juga terus diberikan pengamanan,” tandas Dedi.
Bantah Peluru Tajam
Dedi Prasetyo menanggapi terkait pernyataan Komnas HAM yang meminta Polri untuk menyampaikan standar operasional prosuder (SOP) penggunaan senjata dalam pengamanan unjuk rasa.
Dedi mengatakan, SOP pengamanan unjuk rasa sudah diatur dalam Perkap nomor 7 tahun 2009 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Kemudian peraturan kapolri tentang tahapan-tahapan penanganan masa anarkistis dan langkah itu sudah dilakukan,” kata Dedi.
Dedi juga menegaskan, Polri sejak awal sudah menjamin anggota di lapangan saat mengamankan tak dibekali peluru tajam. “Senjata api hanya digunakan peleton antianarkis yang penggunaannya sangat bergantung pada eskalasi ancaman dan gangguan dan itu yang menggerakkan kapolda,” beber Dedi.
Menurutnya, ketika mengamankan aksi 21 dan 22 Mei, polisi hanya dibekali tameng, gas air mata dan water canon. Penggunaan senjata api kata Dedi, saat ini belum dilakukan Polri, sehingga dia membantah informasi liar yang menyebut polisi menembakan peluru tajam ke massa.
Polisi dan DKI Beda Data
Pemprov DKI Jakarta telah merilis data korban yang meninggal saat insiden rusuh di aksi unjuk rasa 21 dan 22 Mei kemarin. Sedikitnya, ada delapan orang yang meninggal sesuai data Pemprov DKI Jakarta.
Namun, Polri memiliki data berbeda. Korps Bhayangkara mengklaim hanya ada enam orang yang meninggal dunia. “Ada enam orang sesuai dengan yang dirilis Pak Kapolri kemarin,” kata Dedi Prasetyo.
Sayangnya, Polri belum mau membuka identitas para korban. “Nunggu hasil autopsi selesai dari Biddokes Polri,” tambah Dedi. Sementara itu diketahui, berdasar pada data Pemprov DKI Jakarta terdapat korban jiwa.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sebanyak 8 orang meninggal dunia pasca-aksi yang terjadi selama 21-22 Mei 2019. Anies ingin meluruskan informasi salah yang beredar terkait adanya belasan korban yang meninggal.
“Yang meninggal jumlahnya adalah ada 8 orang yang meninggal. Kemarin belum disebutkan namanya karena tidak ingin keluarga mendapatkan kabar sebelum diberi tahu secara resmi. Dan ini untuk menangkal kesimpangsiuran berita yang menyebutkan banyak sekali korban meninggal,” kata Anies saat meninjau kawasan Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis.
Data tersebut dihimpun per pukul 11.00 WIB. Sementara itu, sebanyak 737 orang mendapat penanganan kesehatan. “Mereka ditangani di RS di sekitar wilayah ini dengan jenis diagnosis terbanyak yang nontrauma 93, luka berat 79, luka ringan 462. Ada yang belum ada keterangan 96,” kata Anies.
Anies mengatakan jumlah paling banyak warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan berusia 20-29 tahun, yakni 294 orang. Sedangkan warga usia di bawah 19 tahun sebanyak 170 orang.
“Jumlah anak anak muda cukup banyak di sini,” imbuhnya.
Anies menyerahkan penyelidikan penyebab kematian korban kepada kepolisian. Ia meminta masyarakat memantau aksi yang berakhir ricuh tersebut.
“Semua prosesnya kita percayakan ke kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Data ada di RS kita. Saya mengimbau ke masyarakat untuk terus waspada karena kalau aksi damai berjalan dengan baik tapi ada pihak-pihak yang melakukan kerusuhan ini yang harus kita pantau,” imbuh Anies. (cuy/jpnn/jpc/jpg)
