PADANG – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (UIP Sumbagteng) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mendorong penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana melalui pelaksanaan Program Desa Siaga Bencana di Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kota Padang. Program ini menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11, yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Melalui program tersebut, PLN tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga berupaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat agar mampu melindungi diri, keluarga, dan lingkungan permukiman dari ancaman bencana secara mandiri dan berkelanjutan.
Manager Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Tengah 2 PT PLN (Persero), Iwan Arif Setiyawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa Program TJSL PLN dirancang untuk memberikan manfaat nyata dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Program TJSL PLN merupakan wujud nyata komitmen kami untuk tidak hanya membangun infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Melalui Program Desa Siaga Bencana, kami ingin meningkatkan kesiapsiagaan warga agar mampu menghadapi risiko bencana secara terencana, cepat, dan terkoordinasi,” ujar Iwan.
Secara geografis, Kota Padang berada di dekat zona subduksi aktif pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, sehingga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi besar dan tsunami. Selain itu, wilayah ini juga menghadapi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor akibat kondisi topografi dan curah hujan yang tinggi. Kerentanan tersebut semakin terasa di kawasan pesisir padat penduduk seperti Kelurahan Ulak Karang Selatan yang memiliki keterbatasan akses evakuasi.
“Dalam skenario terburuk tsunami, waktu evakuasi sangat terbatas. Karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi kunci utama untuk menekan potensi korban jiwa dan kerugian sosial,” kata Iwan.
Melalui Program Desa Siaga Bencana, PLN menyelenggarakan pelatihan teknis selama tiga hari yang dirancang secara komprehensif, meliputi pemahaman dasar penanggulangan bencana, pengkajian risiko secara partisipatif, penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas, penyusunan rencana dan jalur evakuasi, simulasi penanganan darurat, hingga penyusunan rencana tindak lanjut di tingkat kelurahan.
Program ini memberikan manfaat langsung berupa meningkatnya kesiapsiagaan warga, tersusunnya rencana evakuasi dan titik kumpul yang jelas, serta terbentuknya Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai garda terdepan respons darurat di lingkungan permukiman. Dengan kapasitas tersebut, masyarakat diharapkan mampu merespons situasi darurat secara cepat dan tepat sebelum bantuan eksternal tiba.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN melalui Program TJSL yang dinilainya sejalan dengan kebutuhan daerah rawan bencana.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada PLN atas pelaksanaan Program Desa Siaga Bencana ini. Program seperti ini sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, terutama di wilayah pesisir. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut,” ujar Maigus.
Ia menambahkan, sejarah panjang bencana di Kota Padang, termasuk gempa bumi besar dan bencana pada Desember 2025, menjadi pengingat akan tingginya tingkat kerentanan wilayah tersebut.
“Ancaman bencana di Padang sangat tinggi. Karena itu, penguatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci. Ketika pemerintah, PLN, dan masyarakat bergerak bersama, ketangguhan kota dapat terwujud,” katanya.
Di tempat terpisah, General Manager PLN UIP Sumbagteng, Hendro Prasetyawan, menegaskan bahwa kontribusi PLN melalui TJSL difokuskan pada penciptaan dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan permukiman.
“Program Desa Siaga Bencana memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan kesadaran risiko, kesiapan evakuasi, hingga terbentuknya komunitas yang lebih solid dan tangguh. Inilah esensi TPB 11, yakni membangun kota dan permukiman yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah rawan bencana,” ujar Hendro.
Menurutnya, ketangguhan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan layanan publik, termasuk ketenagalistrikan.
“Ketika masyarakat siap menghadapi bencana, dampaknya dapat ditekan dan proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat. Hal ini mendukung keberlanjutan pembangunan daerah secara menyeluruh,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana dari Daulat Institut Universitas Andalas, Andri Rusta, menilai Program Desa Siaga Bencana sebagai contoh kolaborasi multipihak dalam pengurangan risiko bencana.
“Kolaborasi antara PLN, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang partisipatif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui Program Desa Siaga Bencana ini, PLN menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun melalui penguatan kapasitas masyarakat yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang tidak hanya memahami potensi risiko di lingkungannya, tetapi juga memiliki kesiapan mental, pengetahuan, dan keterampilan untuk merespons bencana secara cepat dan tepat.
Penguatan kapasitas masyarakat pesisir seperti di Kelurahan Ulak Karang Selatan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kawasan permukiman yang lebih aman dan tangguh. Dengan sistem kesiapsiagaan yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu meminimalkan dampak bencana, melindungi kelompok rentan, serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Melalui komitmen berkelanjutan dalam Program TJSL, PLN juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga mendukung terwujudnya kota yang aman, layak huni, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.(*)
