PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, melantik Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Sumbar periode 2025–2030, Jumat (25/7), di Auditorium Gubernur Sumbar. Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru penguatan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan yang lebih partisipatif, adil, dan merdeka dari intervensi politik.
Mahyeldi menegaskan pentingnya Dewan Pendidikan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. “Dewan ini bukan sekadar simbol, tapi aktor strategis yang menyuarakan aspirasi dan mengarahkan kebijakan pendidikan, agar sesuai dengan nilai-nilai lokal dan tuntutan global,” katanya.
Mahyeldi menekankan, pendidikan di Sumbar harus berlandaskan filosofi ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), serta menjunjung tinggi nilai kolaborasi, seperti filosofi tali tigo sapilin dan tigo tungku sajarangan.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Barlius, menilai Dewan Pendidikan sebagai mitra kritis yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan relevansi kebijakan pendidikan. “Kami butuh masukan yang murni dari masyarakat. Dewan Pendidikan akan jadi penyaring, sekaligus penyambung suara rakyat,” tegasnya.
Ketua Dewan Pendidikan yang baru dilantik, Rahmawati, menyampaikan komitmen lembaga ini hadir bukan hanya sebagai pelengkap birokrasi, tetapi sebagai ruh perubahan pendidikan yang menjunjung nilai partisipasi dan integritas.”Dewan Pendidikan harus menjadi penjaga independensi sistem pendidikan dari segala bentuk intervensi politik,” ujarnya.
Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan akan menghasilkan kebijakan yang inklusif, adil dan berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan.
Rahmawati menegaskan, pihaknya siap menjalankan fungsi sesuai Permendiknas Nomor 044/U/2002, yaitu memberikan dukungan moral dan profesional, menyampaikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendidikan. “Kami akan menjaga agar pendidikan Sumbar tetap berpijak pada nilai luhur, tetapi juga adaptif terhadap tantangan zaman. Kolaboratif, independen, dan partisipatif adalah semangat yang kami bawa,” tegasnya.
Dengan pelantikan ini, Dewan Pendidikan diharapkan mampu memperkuat sistem pendidikan di Sumbar, tidak hanya dalam aspek kurikulum dan kualitas pengajaran, tetapi juga pada tata kelola dan pengambilan kebijakan yang lebih demokratis dan transparan.(fan)
