AGAM/BUKITTINGGI

Domisili PPDB Dipertanyakan, Gerbang SMA 5 Bukittinggi Digembok Warga

0
×

Domisili PPDB Dipertanyakan, Gerbang SMA 5 Bukittinggi Digembok Warga

Sebarkan artikel ini
DIGEMBOK— Hari pertama masuk sekolah diwarnai ketegangan di SMA Negeri 5 Bukittinggi, Kelurahan Garegeh, setelah gerbang sekolah digembok oleh warga setempat pada Senin pagi (14/7).

BUKITTINGGI, METRO–Hari pertama masuk sekolah diwarnai ketegangan di SMA Negeri 5 Bukittinggi, Kelurahan Garegeh, setelah gerbang sekolah digembok oleh warga setempat pada Senin pagi (14/7).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena puluhan calon siswa dari lingkungan sekitar sekolah tidak lulus seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025.

Akibat penggembokan ini, ratusan pelajar dan guru tertahan di luar pagar sekolah. Warga yang tergabung dalam unsur Parik Paga Nagari Kurai me­nyuarakan kekecewaannya terhadap sistem domisili yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal.

“Kami minta hak anak-anak kemenakan kami untuk mendapatkan pendidikan sesuai aturan domisili Permendikbud. Jangan di­persulit untuk masuk se­kolah negeri di kampungnya sendiri,” ujar Sutan Rajo Bujang, tokoh masya­rakat sekaligus pengurus Parik Paga Kurai.

Ia mengungkapkan, ter­dapat 35 calon siswa dari Kelurahan Garegeh dan Koto Selayan, yang secara geografis masuk zona SMA 5, namun gagal diterima tahun ini. Menurutnya, ini bukan kali pertama aksi penggembokan dilakukan. Aksi serupa pernah terjadi pada 2017 dengan isu yang sama.

“Tanah tempat berdirinya sekolah ini adalah tanah ulayat yang kami izinkan untuk pembangu­nan sekolah, dengan ke­sepakatan awal satu kelas diprioritaskan untuk anak-anak lokal. Tapi ternyata komitmen itu tidak dijalankan,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun warga, sebanyak 177 calon siswa lokal di Kota Bukittinggi dinyatakan tidak lulus dalam proses PPDB tahun ini, memicu kekhawatiran akan potensi gejolak sosial di berbagai wilayah lainnya.

Sutan Rajo Bujang mem­peringatkan, jika tidak ada solusi yang jelas dari pihak Dinas Pendidikan, maka aksi serupa bisa terjadi di sekolah lain.

“Jika tidak ada penyelesaian, kami bersama Pa­rik Paga, Ninik Mamak, dan Anak Nagari Kurai akan menutup seluruh SMA di Bukittinggi,” ancamnya. (pry)