SOLOK, METRO–Rencana pengembangan energi panas bumi (geothermal) di daerah Kabupaten Solok kembali dilakukan. Kali ini rencana pengembangan energi panas bumi dilakukan di wilayah Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok menggelar audiensi bersama sejumlah pihak terkait pengembangan energi panas bumi (geothermal) di wilayah Kecamatan X Koto Singkarak tersebut.
Menurut Wakil Bupati Solok Candra, audiensi ini merupakan respon terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait rencana pengeboran panas bumi di sejumlah titik, seperti Jorong Kasiak, Limo Niniak, dan Ujuang Ladang yang terletak di Kecamatan X Koto Singkarak. “Kami menyadari masih ada kekhawatiran di masyarakat terkait pengembangan energi panas bumi. Untuk itu, penting bagi kami memberikan edukasi berbasis fakta dan ilmu pengetahuan,” ujar Candra.
Bahkan dia mengusulkan pembuatan film dokumenter sebagai upaya sosialisasi yang lebih komprehensif. Di dalam film tersebut dapat menjelaskan bagaimana proses pengeboran, pengelolaan limbah, serta dampak lingkungan secara ilmiah, dan membantah narasi yang menyamakan geothermal dengan kasus Lapindo.
Pada kesempatan itu Asisten II, Deni Prihatni menyatakan bahwa secara teknis lokasi pengeboran telah dikaji dan berada jauh dari pemukiman serta objek wisata seperti Air Panas Boluluang. “Kami tetap mencermati dinamika sosial, dan akan terus berkoordinasi dengan PT. EDC untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis,” ujarnya.
Sementara itu, Zulfikar dari PT. EDC Panas Bumi Indonesia mengapresiasi terbukanya dialog dengan masyarakat serta dukungan dari pemerintah daerah. “Kami berkomitmen menjunjung prinsip keterbukaan dan kehati-hatian dalam setiap tahapan, termasuk studi kelayakan,” ungkapnya. Proyek ini, lanjutnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi bersih nasional, namun juga berpeluang mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
Sementara itu, Camat X Koto Singkarak Chrismon Darma menyampaikan keprihatinan atas berkembangnya isu-isu yang belum berdasar, bahkan sampai memicu ajakan aksi unjuk rasa. “Kegiatan eksplorasi belum dimulai, tapi spanduk penolakan sudah bermunculan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang dan menempuh jalur komunikasi,” tegasnya. Menurut Chrismon, Pemerintah Kecamatan terus melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan pihak nagari untuk meredam potensi konflik serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. (vko)
