AIEPACAH, METRO–Hingga September, belum satupun program bedah rumah yang dibiayai dana APBD Padang senilai Rp7,8 miliar terlaksana. Sesuai hasil evaluasi anggaran perubahan oleh gubernur Sumbar, anggaran bedah rumah tersebut dimasukkan pada anggaran belanja barang dan jasa.
”Dengan berada dinomenklatur belanja barang dan jasa, kegiatan bedah rumah harus ditenderkan. Jika melalui proses tender, tentu membutuhkan waktu lama lebih lama lagi. Dengan ketersediaaan waktu yang makin terbatas, program bedah rumah bisa saja tak mencapai target,” ujar Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) dan Perumahan Kota Padang Afrizal BR, Minggu (13/9).
Dijelaskan Afrizal, pada anggaran induk tahun 2015, program bedah rumah dikelola dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yakni, Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) sebesar Rp5 miliar dalam bentuk dana hibah. Kemudian, pada Dinas TRTB dan Perumahan sebesar Rp2,8 miliar dalam bentuk belanja barang dan jasa. Namun, pada APBD Perubahan 2015, kedua anggaran itu disatukan sebesar Rp7,8 miliar menjadi belanja barang dan jasa.
”Dan kegiatannya dilakukan oleh Dinas TRTB dan Perumahan saja. Sesuai aturan berlaku, belanja barang dan jasa harus ditenderkan. Di sana tentu akan ada keuntungan bagi pihak ketiga, ada pajaknya. Di samping itu, masing-masing kebutuhan rumah yang akan direhab harus dicantumkan secara terperinci,” jelasnya.
Sementara di satu sisi, waktu yang tersedia sangat sempit. Jika dipaksakan, kata Afrizal, ia yakin kegiatan itu tak akan mencapai target. Apalagi jumlah dananya cukup besar. Meski demikian, Dinas TRTB dan Perumahan tetap berupaya dan berkoordonasi dengan aparat terkait, seperti Kejaksaan dan BPKP.
Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, berdasar hasil evaluasi gubernur, program bedah rumah harus dilaksanakan. Realisasinya bisa berupa barang dan upah tukang. Material bangunan atau upah tukang diberikan pada masyarakat penerima.
”Berdasarkan hasil pembahasan ulang evaluasi gubernur itu, ada solusi lain. Nantinya bedah rumah bisa saja berupa barang atau upah tukang,” ujarnya.
Sedangkan anggota DPRD Yendril cukup menyayangkan ketidakjelian Pemko, khususnya Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dalam menyusun program terkait bedah rumah. Sehingga sekarang menjadi bermasalah dengan anggaran.
”Makanya jangan sok-sokan menyusun program. Bedah rumah itu sudah dijanjikan pada warga tidak mampu. Sekarang penganggarannya bermasalah. Koordinasi dulu antara TAPD dengan SKPD yang ngurus itu,” tukas Yendril.
Ia menambahkan dengan memakai sistem tender, kontraktor pasti mengambil keuntungan. Selain itu pajak juga harus dikeluarkan.
Rumah Tak Layak Huni masih Banyak
Sementara, bagi warga yang memiliki rumah tidak layak huni diharapkan segera mengikuti program bedah rumah. Warga diminta segera mengusulkan ke kecamatan.
”Bagi ketua RW yang warganya banyak memiliki rumah tidak layak, segera usulkan ke kami untuk dibedah. Kalau dapat 100 unit rumah. Kita akan mengupayakan untuk mengajukannya,” ujar Camat Nanggalo, Hendra Mardi.
Ia menyebutkan, saat ini program bedah rumah Pemko masih menampung dan menerima usulan dari warga. Pengusulan bisa dilakukan secara kolektif melalui RW, kemudian ke lurah dan camat. Namun, syarat utamanya adalah status tanah rumah yang diajukan itu adalah milik sendiri dan bukan sewa. Usulan warga akan dilanjutkan lagi ke Dinas TRTB dan Perumahan Padang.
Di Kecamatan Nanggalo, cukup banyak rumah tak layak huni. Seperti di RW 4 Kelurahan Kurao, Kecamatan Nanggalo. Di sana cukup banyak rumah-rumah warga yang terbuat dari kayu dan tak layak huni.
Pamandangan yang sama juga terlihat di kawasan Purus hingga Muaro Padang. Kawasan sepanjang pantai ini sebelumnya sudah ditetapkan sebagai kantong Kemiskinan di Kota Padang. (tin)
