PADANG, METRO
Bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Covid-19 belum turun, sebelum pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan. Saat ini pemerintah kabupaten dan kota masih menunggu semua data penerima lengkap dulu.
Hal tersebut diungkap, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno usai rapat dengan bupati/walikota melalui video conference, Senin (20/4) di ruang kerjanya. Dikatakannya, pemerintah kabupaten/kota saat ini masih mencocokan data penerima JPS, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten /kota. Karena tidak ingin nantinya data itu menjadi masalah di masyarakat.
“Tidak mungkin jelang PSBB, sekarang masih melengkapi data. Mendata itu berat. Sementara PSBB berlaku Rabu 22 April, tinggal satu hari lagi,”sebut Irwan menanggapi penyaluran bantuan bagi masyarakat menjelang PSBB diberlakukan.
Dijelaskannya, dari rapat yang digelarnya tersebut. Sebagian besar bupati wali kota memilih untuk melengkapi data sebelum menyalurkan bantuan. Langkah itu guna memastikan penerima bantuan tidak tumpang tindih.
Karena ada banyak sumber bantuan yang akan disalurkan nantinya. Sementara penerimanya memiliki kriteria yang berbeda. Menyikapi itu, bupati/walikota mengambil langkah untuk memastikan data penerima.
“Biarlah lambat asalkan datanya betul. Jangan sampai penerima bantuan itu tumpang tindih. Ada yang sudah mendapat satu bantuan, kemudian juga mendapatkan bantuan lain. Sementara ada yang patut mendapat, tapi tidak terdata,”ujarnya.
Dijelaskannya dari data Pemprov Sumbar, nantinya yang akan menerima bantuan itu total 1.032.188 kepala keluarga (KK). Jumlah itu terdiri, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 178. 754 KK. Kemudian, penerima bantuan sembako pemerintah pusat sebanyak 245.870 KK.
Sejalan dengan itu, juga akan disalurkan kartu prakerja sebanyak 74.720 dari jumlah target penerima. Sebanyak 250.000 penerima bantuan dari Kementrian Sosial.
Ditambah dengan 162.674 KK dari Kementrian Desa. Hanya saja, khusus bantuan ini Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Kota Solok tidak mendapatkan bantuan Kemendes, maka penerima bantuan kurang dari 63.75 persen dari jumlah tersebut.
Setelah itu baru bantuan dari Pemprov Sumbar sebanyak 119.970 KK. Khusus bantuan dari kabupaten/kota diserahkan pada kabupaten/kota. Semua bantuan diberikan secara terpisah. Jika sudah menerima PKH mereka tidak menerima bantuan lain, seperti bantuan bantuan Pemprov dan kabupaten/kota. Begitu juga sebaliknya, masuk dalam data penerima dari Pemprov tidak menerima bantuan lainnya.
“Ini yang kita disusun sekarang, bagaimana penerima ini tidak tumpang tindih. Sehingga begitu diserahkan, masyarakat terdampak sama-sama menerima,”sebutnya.
Dipaparkannya, jumlah KK di Sumbar sebanyak 1.619.000 KK. Jumlah itu terbagi sebanyak 1.032.188 KK penerima bantuan (Diluar bantuan kabupaten/kota-kabupaten/kota tentukan sendiri).
Kemudian sebanyak 163.952 KK tidak terdampak dengan rincian, ASN, TNI, POLRI, Pensiunan (Karena masih menerima gaji) sebanyak 134.666 KK. Masyarakat mampu (wiraswasta) sekitar 29.286 KK.
“Dari jumlah tersebut diperkirakan yang tidak terjangkau bantuan setelah bantuan pusat dan provinsi adalah 422.888 KK. Untuk itu, kabupaten/kota, CSR, Baznas dan donatur lainnya dapat membantu yang sisa tersebut,”katanya. (fan)
