PADANG, METRO—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan kegiatan Kick Off dan Training of Enumerator Kolaborasi Pendataan dalam Mendukung Satu Data Indonesia, bekerja sama dengan DPR RI, Pemerintah Kota Padang, Universitas Andalas (Unand), dan IPB University, Senin (12/1) di Convention Hall, Kampus Limau Manis.
Dikutip dari laman resmi unand.ac.id, kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pendataan wilayah di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang berlandaskan prinsip ketahanan dan keadilan wilayah.
Data dipandang sebagai fondasi utama dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan, termasuk dalam konteks penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.
Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, S. I. P, M. A., menegaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan merupakan tahapan awal yang krusial dalam membangun wilayah terdampak bencana secara lebih baik, aman, dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa pendataan ini tidak hanya ditujukan untuk Sumatera Barat, tetapi juga mencakup wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Data tidak dapat lagi dipandang sebagai pelengkap administrasi semata, melainkan sebagai landasan utama dalam perumusan hingga evaluasi kebijakan publik. Data yang kuat, berkualitas, dan valid menjadi prasyarat penting bagi kemajuan negara.
Sementara itu, Sekretaris Universitas mewakili Rektor Unand Dr. Aidil Zetra, M.A.,menyampaikan komitmen institusi akademik dalam mendukung kegiatan pendataan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada negara maju yang bertumpu pada data yang lemah.
“Tidak ada satu negara pun yang maju dengan kualitas data yang buruk. Kebijakan yang presisi, adil, dan berkelanjutan hanya dapat dihasilkan dari data yang kuat. Oleh karena itu, data harus menjadi kata kunci yang kita siapkan bersama,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perbaikan kualitas dan keterpaduan data nasional melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa.
“Data yang tidak akurat, mari kita buat lebih akurat. Data yang tidak terpadu, mari kita satukan menjadi Satu Data Indonesia yang terpadu. Data yang sulit diakses, mari kita buka seluas-luasnya agar seluruh warga dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkannya secara optimal,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University selaku penggagas konsep Data Desa Presisi, Prof. Sofyan Sjaf, M. Si., menjelaskan bahwa inovasi tersebut merupakan hasil dari rangkaian panjang kerja akademik dan pemikiran kampus. Konsep ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial masyarakat desa sekaligus merepresentasikan kapasitas kognitif dan intelektual mahasiswa sebagai agen perubahan.
Anggota DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, turut memberikan dukungan kepada mahasiswa yang terlibat dalam peran melahirkan data negara yang aktual dan akurat. Ia menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut merupakan kontribusi strategis dalam upaya melahirkan data negara yang mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, data yang akurat tidak hanya menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran, tetapi juga mencerminkan partisipasi generasi muda dalam jejak historis.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Unand dilibatkan secara langsung sebagai enumerator pendataan, sekaligus menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang presisi, terpadu, dan berkelanjutan. (ren/rel)
