JAKARTA, METRO–Presiden Prabowo Subianto memastikan para pimpinan DPR RI sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Hal ini setelah terjadinya eskalasi massa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir pada beberapa titik di antaranya DPR RI dan wilayah lainnya.
Ia menekankan, salah satu langkah konkret adalah penghentian tunjangan tambahan bagi anggota DPR, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Para pimpinan DPR sudah menyampaikan secara resmi, akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).
Prabowo menegaskan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik para wakil rakyat agar tetap sensitif terhadap suara masyarakat.
Menurut dia, kepercayaan publik adalah modal penting yang tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan kelompok atau pribadi.
“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain pencabutan kebijakan tunjangan, Prabowo mengungkapkan beberapa ketua umum partai politik juga mengambil langkah tegas dengan mencabut keanggotaan sejumlah kadernya di DPR yang dinilai melanggar garis kebijakan partai.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan sikap pemerintah dalam menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi, sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19.
kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat, namun kebebasan itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.
Namun, Prabowo juga mengingatkan penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara anarkis yang merugikan masyarakat luas.
“Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” pungkas Prabowo.
Sebelumnya, aksi demonstrasi besar-besaran berlanjut menjadi aksi penjarahan di sejumlah rumah pejabat DPR, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Penjarahan terhadap rumah mantan Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni, pada Sabtu sore (30/8), terjadi setelah gelombang massa aksi yang terjadi secara terus menerus sejak Senin (25/8).
Hal itu dipicu dari pernyataan Sahroni yang viral, terkait lontaran kata “Yang ingin bubarkan DPR orang paling tolol sedunia”.
Tak hanya menjarah barang berharga seperti TV, tas branded, dan patung branded. Massa yang sedang mengamuk juga menghancurkan seisi rumah dan mobil mewah milik Sahroni.
Tak puas menghancurkan Lexus, massa kembali bergegas mencari garasi mobil mewah yang dimilikinya. Ferrari 458 berwarna kuning pun tak luput dari sasaran.
Eko Patrio menjadi sasaran amuk massa setelah video jogetnya di Gedung DPR viral di media sosial. Pria yang bernama lengkap Eko Hendro Purnomo itu merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN).
Meski Eko menyampaikan permintaan maaf, tidak lama setelah penjarahan menyasar rumah Ahmad Sahroni, rumah Eko yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan turut menjadi sasaran jarahan warga.
Rumah mewah yang dikabarkan senilai Rp 150 miliar itu dijebol massa dan barang-barant di dalamnya di jarah. Mulai dari tas branded, pakaian mewah dan sejumlah barang elektronik seperti kulkas, dispenser hingga TV, ikut dibawa massa.
Presenter sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya telah menyampaikan klarifikasi sebanyak dua kali melalui media sosial Instagram, terkait video dirinya yang kelihatan joget di Gedung DPR.
Namun, klarifikasi itu tidak mampu menahan amukan massa, sehingga menjarah rumah Uya Kuya yang berlokasi di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu malam (30/8).
Rumah Penyanyi sekaligus Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Nafa Urbach turut menjadi sasaran amuk massa.
Nafa Urbach menjadi sasaran setelah ia mengeluh perjalanannya dari rumahnya di Bintaro ke DPR selalu macet, sehingga menghambat kerjanya sebagai anggota dewan.
Nafa Urbach sempat melontarkan kewajaran, jika Anggota DPR mendapat tunjangan rumah Rp 50 juta. Bahkan, Nafa pun menyampaikan permohonan maaf meski akhirnya rumahnya tetap dijarah massa.
Rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan juga turut dijarah warga.
Orang tak dikenal menjarah rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, Minggu dini hari. Bbahkan, menurut saksi mata, penjarahan berlangsung dalam dua gelombang.
Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang. (jpg)
