AGAM, METRO–Bupati Agam, Benni Warlis, menegaskan bahwa pengurus koperasi masih perlu memperdalam pemahaman tentang Koperasi Merah Putih (KMP) agar mampu mengelolanya sesuai aturan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi serta Usaha Kecil, yang sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi KMP oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium IPDN Kampus Sumbar, Selasa (26/8).
“Sosialisasi ini akan memberikan penerangan bagi pengurus koperasi, sehingga mereka dapat melaksanakan program KMP sesuai aturan yang berlaku,” ujar Benni.
Ia menjelaskan, sebagai tindak lanjut, nantinya juga akan dilaksanakan pelatihan teknis bagi pengurus koperasi. Pelatihan tersebut akan mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Benni, kehadiran KMP akan semakin memperkuat gerakan perkoperasian di daerah, termasuk dalam penguatan lembaga keuangan yang saling menopang satu sama lain.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa perekonomian masyarakat Agam masih didominasi oleh sektor pertanian. Karena itu, KMP dinilai bisa menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan, penguasaan hasil panen, hingga pemasaran produk pertanian masyarakat.
Bupati bahkan menyebut, keberadaan KMP berpotensi dikolaborasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sinergi ini bisa membuka peluang kerja sama antara dapur MBG dengan KMP, khususnya dalam penyediaan hasil pertanian bagi 38 unit dapur MBG yang ada di Kabupaten Agam,” jelasnya.
Ia menilai, jika kolaborasi tersebut berjalan optimal, dampaknya akan signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian sekaligus perencanaan pola tanam. Dengan begitu, kesejahteraan ekonomi masyarakat Agam juga akan semakin meningkat.
Dalam kesempatan itu, Benni juga menyampaikan harapan agar pengurus koperasi di Agam dapat saling memahami dan bersinergi dalam mengimplementasikan program KMP. “Kita yakin para pengurus koperasi sudah berpengalaman dalam mengelola perkoperasian dan lembaga keuangan. Dengan adanya sosialisasi ini, pengetahuan mereka akan semakin maksimal untuk menjalankan KMP,” tambahnya.
Sosialisasi ini digelar oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melalui pokok pikiran (pokir) anggota Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat posisi koperasi sebagai penopang utama perekonomian rakyat.
Dengan dukungan regulasi, pelatihan, dan sinergi program, Pemkab Agam optimistis KMP dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis koperasi dan pertanian. (pry)
