BERITA UTAMA

PDIP Tolak Usulan Cak Imin soal Gubernur Dipilih Pemerintah Pusat

0
×

PDIP Tolak Usulan Cak Imin soal Gubernur Dipilih Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun

JAKARTA, METRO–PDI Perjuangan (PDIP) menolak usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal gubernur dipilih oleh pemerin­tah dan bupati dipilih oleh DPRD. PDIP menilai kepala daerah seharusnya dipilih oleh rakyat.

“Sikap kita sudah jelas dari awal pemilihannya. Masa kemarin lain, hari ini lain. Termasuk kalian, bebas-bebas begini kan hasil reformasi,” ucap Ke­tua DPP PDIP Komarudin Watubun di Kompleks Par­lemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (25/7).

Kendati demikian, Ko­marudin mengaku tak ma­salah dengan usulan Cak Imin itu. Namun, dia me­ngingatkan bahwa agar semua pihak menaati ama­nah reformasi terkait pemi­lihan langsung oleh rakyat.

“Sikap kita jelas, refor­masi itu untuk kita mela­kukan perubahan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Nah kalau kita me­roboh konstitusi untuk pe­milihan langsung ya, dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju mundur. Kapan Indonesia mau ma­ju kalau begitu caranya?” pungkasnya.

Sebelumnya diberita­kan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala dae­rah (pilkada) dievaluasi total. Hal itu disampaikan Cak Imin di depan Presiden RI Prabowo Subianto dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).

“Salah satunya yang kami juga telah me­nyam­pai­kan kepada Bapak Pre­si­den langsung, saatnya pe­milihan kepala daerah dila­kukan evaluasi total man­faat dan manfaatnya,” kata Cak Imin dalam sam­butannya.

Dia juga mengusulkan agar kepala daerah di­tunjuk oleh pemerintah pusat atau setidaknya di­pilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari masing-masing daerah.

”Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemi­lihan kepala daerah mak­simal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menan­tang karena b­anyak sekali yang menolak,” tutur dia.

Usulan tersebut kata Cak Imin cukup menan­tang karena menuai ba­nyak penolakan. Namun, dia menegaskan PKB me­ngusulkan hal tersebut demi efektivitas perce­patan pembangunan.

”Tapi PKB bertekad tu­juannya satu efektivitas dan percepatan pemba­ngunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-taha­pan demokrasi,” ungkap Cak Imin. (jpg)