JAKARTA, METRO–Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Jakarta, Rabu (30/4) lalu.
Didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani, kehadiran Maigus Nasir disambut oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin.
Dalam pertemuan tersebut, Maigus menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program bantuan sosial dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Salah satu fokus kami saat ini adalah program bantuan makanan bagi penyandang disabilitas. Di Kota Padang, terdapat sekitar 2.500 warga penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus,” ujar Maigus.
Pemko Padang juga mengusulkan dukungan berupa alat bantu pendengaran, kaki palsu, kursi roda, dan perangkat lainnya yang mendukung aktivitas dan kualitas hidup penyandang disabilitas.
“Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan program sosial ini.”
“Dengan kolaborasi yang solid, kita optimis bisa mewujudkan Kota Padang yang lebih inklusif dan tangguh,” sambung Maigus.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin mengapresiasi inisiatif Pemko Padang dan menyatakan siap mendukung berbagai program yang diajukan. Termasuk, mendorong agar proposal program yang sempat terkendala di masa lalu dapat diajukan kembali dengan perbaikan teknis.
Selain itu, Agus juga menyambut baik rencana program pembangunan Kampung Siaga Bencana di wilayah rawan bencana di Kota Padang.
Hal ini menurutnya tepat dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi bencana alam. “Penanganan darurat yang cepat dan terkoordinasi akan sangat membantu dalam mengurangi dampak bencana serta mempercepat distribusi bantuan kepada warga terdampak,” jelasnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya validitas data penerima bantuan sosial. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara berkala setiap bulan untuk memastikan data tetap akurat dan sesuai kondisi terkini.
“Sehingga dengan itu dapat menghindari kesalahan sasaran, seperti bantuan yang masih diterima oleh warga yang sudah tidak memenuhi kriteria,” tekan Dirjen. (rel)
