PADANG, METRO–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang memastikan, bahwa efisiensi anggaran yang terjadi tidak akan berdampak signifikan terhadap program pendidikan maupun kesejahteraan guru honorer di Kota Padang.
Hal itu ditegaskan Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova, Jumat (14/2). Dia menyebutkan, bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemko) Padang tidak akan berdampak pada nasib 150 guru honorer yang bertugas di berbagai sekolah di Kota Padang.
Efisiensi anggaran, menurut Yopi, hanya akan difokuskan pada pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial dan penundaan perbaikan sarana prasarana pendidikan yang belum mendesak.
Menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mulai melakukan penyesuaian anggaran.
Langkah-langkah efisiensi yang diambil antara lain adalah mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, terutama yang biasa dilaksanakan di hotel-hotel.
Selain itu, rencana perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang belum bersifat mendesak juga akan ditangguhkan pelaksanaannya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu aktivitas pembelajaran siswa di sekolah.
“Efisiensi anggaran ini tidak akan menyentuh kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa,” ujar Yopi Krislova, Jumat (14/2).
Yopi memastikan bahwa kebutuhan dasar operasional sekolah, seperti pembayaran listrik, air, dan akses internet, juga tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran ini.
Yang terpenting, Yopi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Disdikbud Kota Padang tidak akan berdampak negatif terhadap guru honorer yang berada di wilayah kerjanya.
“Guru honorer tetap seperti biasa, tidak ada persoalan. Sampai saat ini, status mereka masih menunggu Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun aktivitas kerja mereka tetap berjalan seperti biasa,” terang Yopi.
Yopi menjelaskan bahwa saat ini masih ada sekitar 150 guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K, terutama dari formasi R3.
“Untuk guru honorer yang belum P3K, jumlahnya tinggal sekitar 150 orang, khususnya dari formasi R3. Saat ini, kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pengangkatan P3K ini. Pemberian gaji guru honorer juga sangat tergantung pada regulasi dari pemerintah pusat. Jadi, kami sifatnya menunggu saja,” jelasnya.
Menanggapi adanya rencana pemerintah pusat terkait pegawai P3K yang akan bekerja secara paruh waktu, Yopi Krislova menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait kebijakan tersebut.
“Terkait rencana pegawai P3K paruh waktu, kami di daerah masih menunggu keputusan resmi dari KemenPAN-RB. Kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan di tingkat pusat,” pungkas Yopi.
Dengan penegasan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tetap memprioritaskan kelancaran proses belajar mengajar dan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer.
Efisiensi anggaran hanya menyasar kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan penundaan perbaikan sarana prasarana yang belum mendesak, tanpa mengorbankan kualitas pendidikan dan hak-hak guru honorer di Kota Padang. (brm)
