PAYAKUMBUH/50 KOTA

Optimalkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

0
×

Optimalkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

Sebarkan artikel ini
PERTEMUAN— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat pertemuan Pokjanal Posyandu dalam Integrasi Layanan Primer Tingkat Kabupaten Limapuluh Kota di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Senin (24/7).

LIMAPULUHKOTA, METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, tiga tahun pascapandemi Covid-19, pelayanan kesehatan kurang maksimal. Kondisi ini berdampak munculnya penyakit-penyakit baru tidak menular, seperti lifer, jantung coroner, diabetes, kanker dan lainnya.  Untuk menghadapi kondisi ini, perlu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyara­kat.

Mahyeldi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar bersama pemerintah kabupaten kota memberikan dukungan penuh terhadap pelayanan kesehatan di pus­kes­mas.

“Karena di puskesmas ada SDM yang lengkap. Sehingga bisa dimaksimalkan pelayanan kesehatan di sana. Inilah yang dilakukan untuk pelayanan ke­se­hatan dan pencegahan dini penyakit tidak menular di tengah masyara­kat,” terang Mahyeldi, saat pertemuan Kelompok Ker­ja Nasional (Pokjanal) Posyandu dalam Integrasi Layanan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Lima­pu­luh Kota di Aula Kantor Bu­pati Limapuluh Kota, Senin, (24/7).

Dengan membackup puskesmas, maka puskesmas juga ikut membackup posyandu. Mahyeldi mengapresiasi hadirnya posyandu prima inovasi Dinas Kesehatan Sumbar yang diterapkan di Kabupaten Limapuluh Kota.  “Di posyandu prima ini dikumpulkan, ibu-ibu bersama anak dan masyarakat. Mereka gembira di sana. Karena di sana lengkap diberikan pelayanan dan edukasi tentang kesehatan. Sehingga pesannya sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Posyandu inilah yang akan kita gerakkan melalui dukungan puskesmas,” terangnya.

Dengan adanya posyandu prima ini nantinya, semua data tentang kesehatan masyarakat akan ada di puskesmas. Sehingga 12 indikator pelayanan kesehatan di puskesmas ada petanya. “Misalnya stunting, mana anak dan keluarganya yang stunting datanya lengkap by name dan by address. Sehingga bisa diberlakukan program penanganannya, apa yang telah dilakukan bisa terpantau,” terangnya.

Dengan upaya ini, ma­ka Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten kota akan bekerja setiap hari melibatkan puskesmas. Di puskesmas juga nantinya akan libatkan tenaga kader posyan­du, dasawisma, organisasi profesi.  “Sehingga men­­­jadi kerja bersama. Ki­ta fokuskan pemberdayaan kesehatan di pus­kesmas. Ketika ada peta 12 indikator pelayanan ke­sehatan nantinya, ma­na yang kurang bisa di­in­ter­ven­si langsung, sehingga lebih fokus melakukan penguatan puskesmas,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sum­bar, dr Lila Yanwar mengungkapkan, setiap pus­kes­mas memiliki sembilan je­nis tenaga kesehatan. Saat ini dari total 279 pus­kesmas yang ada di Sumbar, yang sudah terpenuhi sembilan jenis tenaga kesehatan baru 76 persen.   “Jadi masih ada beberapa yang kurang tenaga kesehatannya. Secara keseluruhan secara profesi semuanya sudah ada. Tinggal lagi distribusinya harus merata, secara jumlah harus cukup, kalau jenis cukup,” terangnya.

dr Lila juga menambahkan, dengan banyaknya layanan di puskesmas yang harus disampaikan ke tingkat nagari, maka kalau puskesmasnya punya satu dokter, belum cukup untuk untuk melayani kesehatan di nagari. “Jika sekarang kekurangan dokter 45 sampai 50 dokter, dengan me­ning­katkan pelayanan dua kali lipat. Selain dokter, tenaga apoteker dan farmasi juga masih kurang,” te­rang­nya.

Bupati Limapuluh Ko­ta, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan, pe­ngem­bangan puskesmas dan posyandu yang terintegrasi bertujuan untuk mencegah stunting dan menjaga kesehatan ibu dan anak dan kesehatan masyarakat.

Safaruddin menambahkan, capaian standar 12 pelayanan minimal (SPM) kesehatan di Kabupaten Limapuluh Kota ta­hun 2022 di bawah target. Misalnya, untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, hanya mencapai 75,83 persen, padahal tahun 2021, bisa mencapai 82,54 persen. Pelayanan kesehatan ibu bersalin, capaiannya hanya 76, 29 persen, padahal tahun 2021, mencapai 83,65 persen.

“Termasuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir hanya mencapai 78,03 persen, pelayanan kesehatan balita, 71,98 persen, semua pencapaian 12 indikator pelayanan kesehatan hasilnya merah,” terangnya.

Safaruddin mengingatkan Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas agar capaian ini harus menjadi catatan. “Kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan harus buka data. Dengan kunjungan Kepala Dinas Kesehatan Sumbar hari ini diharapkan dapat melahirkan inovasi dan ide-ide baru terkait kesehatan untuk memperbaiki 12 indikator pelayanan kesehatan di daerah ini,” harapnya.(fan)