SIJUNJUNG, METRO
Lagi, Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Kabupaten Sijunjung melakukan sosialisasi. Kali ini, sosialisasi dilaksanakan di UDKP Kecamatan Kupitan. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua UPP Saber Pungli Sijunjung, Kompol Andi Sentosa SH. Tim UPP Saber Pungli.
Sosialisasi itu menghadiri para tokoh masyarakat (Tomas), tokoh pemuda dan para walinagari Kupitan, Senin (3/8). “Semua unsur punya peran, baik pemuda, tokoh masyarakat dan walinagari. Ayo kita bersama-sama mencegah Pungli,” ucap Andi Sentosa,
Wakapolres Sijunjung itu mengatakan, apapun bentuknya pungli, dengan tegas Tim Saber Pungli tak mengizinkan Bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.
Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, bahkan Presiden Jokowi 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.87 /2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
“Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada Presiden,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini,” ujar Ketua UPP Saber Pungli Sijunjung itu.
Menurut Wakil Ketua Tim UPP Saber Pungli Welfiadril, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana. Baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: a. Intelijen; b. Pencegahan; c. Penindakan; dan d. Yustisi”.
“Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah: Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar. Melakukan operasi tangkap tangan,” ujarnya.
Kemudian, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ,Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. (*/ndo)
