PDGPANJANG, METRO
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padangpanjang mewajibkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat yang belum perekaman data kependudukan untuk segera melakukan perekaman data KTP Elektronik. Kepala Disdukcapil Kota Padangpanjang Maini menyampaikan, dari data wajib KTP sesuai dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2019 sebanyak 39.981 orang. Dimana, 112 orang diantaranya belum melakukan perekaman data KTP Elektronik ke Disdukcapil.
“Kita menghimbau kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP Elektronik untuk segera melakukan perekaman data, sehingga tidak ada lagi wajib KTP di Kota Padangpanjang yang belum memiliki KTP Elektronik,” kata Maini, Jumat (31/7).
Disampaikann, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga (KK) yang tidak diketahui pindah atau tidak lagi berdomisili di Kota Padangpanjang dalam waktu lebih satu tahun, yang tidak mengurus proses pindahnya akan dinonaktifkan datanya. “Kita tentunya terus mengupayakan, agar masyarakat yang belum mengurus administrasi kependudukannya agar secepatnya melakukan pengurusan. Kita juga telah menyampaikan data-data tersebut ke pihak kelurahan masing-masing, sehingga aparatur kelurahan juga mengetahui warganya yang belum mengurus administrasi kependudukannya,” sebut Maini.
Dalam pencetakan administrasi kependudukan, lanjutnya, terhitung tanggal 1 Juli 2020 juga terjadi perubahan formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan sesuai dengan Permendagri Nomor 109 tahun 2019. “Pencetakan Adminduk selain KTP Elektronik dan KIA yang sebelumnya menggunakan kertas security printing atau kertas berhologram berwarna biru akan berubah menggunakan kertas HVS A4 80 gram berwarna putih berlaku bagi seluruh Dukcapil seluruh Indonesia, sesuai dengan Bab IV pasal 12 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019,” ujar Maini.
//PADUKO Siap Layani
Untuk pengurusan KTP, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang melalui Disdukcapil juga telah menyiapkan aplikasi PADUKO yang bisa diunduh melalui Playstore.
Masyarakat, dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan diminta untuk menyerahkan nomor handphone dan alamat email. “Setelah dokumen selesai diproses oleh petugas, notifikasi akan masuk ke email yang bersangkutan berupa informasi dokumen kependudukan seperti nama lengkap, nomor dokumen dan PIN. Untuk melakukan pencetakan, tekan tombol dokumen dan otomatis langsung menuju ke alamat pencetakan dokumen, masukan nomor PIN, isikan Captcha kemudian klik tombol masuk, dokumen kependudukan siap untuk dicetak,” sebut Maini tentang cara pencetakan dokumen kependudukan.
Disampaikannya, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Tahun 2019 yang diterbitkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri RI sebagai hasil pelayanan dokumen kependudukan Disdukcapil Kota Padangpanjang, dari 58.140 jiwa penduduk Kota Padangpanjang yang telah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 49.765 (85,59 persen), dimana kepemilikan Akta Kelahiran dari 0-18 tahun sebanyak 19.491 (97,03 persen).
Untuk kepemilikan KTP elektronik sebanyak 39.666 (99,21 persen) dari wajib KTP elektronik sebanyak 39.981 jiwa. Begitupun dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 16.064, atau telah mencapai 100 persen dari penduduk di Kota Padang Panjang.
“Sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai pengganti Perda Nomor 17 Tahun 2009, telah dilakukan penyederhanaan pelayanan tentang pengurusan administrasi kependudukan dan pemangkasan 23 jenis layanan kependudukan. Masyarakat cukup hanya membawa KK dan pengantar dari perangkat RT dan diketahui pihak kelurahan, bisa langsung mengurus administrasi kependudukan ke Disdukcapil,” ungkap Maini. (rmd)
