DHARMASRAYA, METRO
Mantan Komisioner KPU Dharmasraya, Rizal Gusmendra melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dharmasraya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat pada Senin (27/7).
KPU Dharmasraya dilaporkan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Dharmasraya tentang PKPU No 19 tahun 2019 tentang pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020.
Laporan ini diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Dharmasraya, Syamsurizal dan Komisioner bidang Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Alde Rado di kantor Bawaslu setempat.
Rizal Gusmendra menyebutkan KPU Dharmasraya yang diketuai oleh Maradis terkesan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
Menurut Rizal Gusmendra, ada tujuh poin pelanggaran yang dilakukan PPDP yakni, petugas PPDP tidak berasal dari RT/ RW atau jorong yang bersangkutan, pemutahiran data pemilih tidak memakai data pemilu terakhir karena masih ada warga yang sudah meninggal terdaftar dalam pemilih tetap pilkada 2020, petugas coklit tidak mendata tambahan pemilih, tidak mendaftarkan warga dalam data pemilih tetap karena miliki KTP di luar kecamatan, contoh KTP pemilih Pulau Punjung, namun yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan lain.
Kemudian banyak warga yang tidak terdaftar karena tidak memiliki stiker coklit, petugas PPDP memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau lainnya dalam satu RT, sementara pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2019 berbunyi tidak boleh memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga.
Terakhir sambungnya, KPU Dharmasraya tidak melakukan sosialisasi yang substansi terkait dengan pemutakhiran data pemilih kepada yang berkepentingan, camat, dan Wali Nagari.
“Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat ini sedang melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutahiran data pemilih Pilkada 2020.
Di Kenagarian Sikabau, Perumahan Permata Mas Garden saya termukan PPDP tidak berasal dari wilayah setempat, sehingga banyak dari warga setempat yang tidak terdata. Ini jelas sangat merugikan hak pilih warga serta kandidat pilkada nantinya,” ucap Rizal Gusmendra.
Kemudian, ia juga menemukan di Kecamatan Sungai Rumbai, warga yang sudah meninggal masih masuk dalam coklit. Warga ini meninggal tahun 2012 lalu, yakni mantan petugas penyelenggara pemilu tahun 2005.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Dharmasraya Syamsurizal mengatakan, laporan ini adalah pesan penting bagi Bawaslu yang memang harus ditindaklanjuti sesegera mungkin.
“Dalam laporan ada namanya syarat formal, yakni identitas pelapor, identitas pihak terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahuinya dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran, kesesuain tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas. Kemudian syarat materil, yakni adalah peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa kejadian dan ada saksi serta bukti,” terangnya.
Komisoner Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Alde Rado menyebutkan, bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat pleno untuk memutuskan keterpenuhan syarat formil dan materil sebuah laporan.
“Jika belum memenuhi syarat formil dan materil, pelapor akan dihubungi agar segera melengkapi syarat yang dimaksud. Apabila sudah terpenuhi maka Bawaslu akan menindaklanjuti sesuai peraturan dan perundang- undangan berlaku,” ujar Alde Rado.(g)
