PASBAR,METRO
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (Ampun), Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melakukan unjuk rasa di halaman kantor Bupati Pasbar, Kamis (23/7). Mereka menuntut pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Ujung Gading dan memberhentikan Kepala Dinas Kesehatan setempat.
Orator demonstrasi Warham saat demonstrasi mengatakan masyarakat Ujung Gading sangat membutuhkan pengoperasional RSUD Pratama Ujung Gading segera mungkin. Sebab, jika berobat ke RDUS Jambak memakan waktu sekitar dua jam dan menambah biaya berobat.
“Bangunan RSUD Pratama Ujung Gading sudah siap. RSUD dijanjikan beroperasi tahun 2019. Sampai hari ini tidak beroperasi. Ada apa ini. Apalagi ada kejadian beberapa waktu lalu seorang ibu setelah melahirkan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Jambak. Diduga karena memakan waktu yang lama maka ibu itu meninggal dunia,” kata Warham.
Warham menjelaskan, pihaknya sangat menyesalkan terkait belum beroperasinya RSUD Pratama Ujung Gading. Bahkan sekitar Rp 43 miliar anggaran telah digunakan untuk pembangunan RSUD Ujung Gading itu.
“Kalau memang Pemkab Pasbar peduli ke masyarakat segera operasikan rumah sakit itu. Kasihan kita kepada masyarakat dan buktinya sudah ada korban,” katanya.
Terkait tntutan pemberhentian Kepala Dinas Kesehatan Pasbar, Warham menjelaskan, mahasiswa menilai tidak mampu mengemban amanah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Pasaman Barat.
“Berhentikan Kepala Dinas Kesehatan. Ketika nyawa ibu-ibu melayang, kepala dinas menghilang. Kita sangat menyayangkan kondisi bangunan RSUD itu yang memprihatinkan dan tidak terurus. Lantai bangunan turun dan banyak atap yang bocor,” ujar Warham.
Usai menyampaikan aspirasi, mahasiswa meminta Bupati Pasaman Barat, Yulianto menandatangani dua kesepakatan itu yakni kapan pastinya operasional RSUD Ujung Gading dan berhentikan Kepala Dinas Kesehatan. Namun Bupati Pasbar tidak bersedia menandatangani kehendak mahasiswa.
“Kami ingin hitam di atas putih. Kami sudah bosan dengan janji-janji. Jika tidak bersedia maka kami akan kembali demonstrasi dengan masa yang lebih banyak,” tegasnya.
Seementara itu, Bupati Pasbar Yulianto mendukung keinginan mahasiswa agar RSUD Pratama Ujung Gading segera beroperasi.
“Saya berpihak ke masyarakat. Upaya percepatan pengoperasionalan RSUD Ujung Gading terus kami lakukukan,” tegasnya.
Menurutnya, dengan keluarnya aturan baru Peraturan Kementrian Kesehatan tahun 2020 ini ada satu syarat yang harus dilengkapi yakni mesti ada sertifikat layak fungsi dari tim ahli bangunan.
“Tim ahli itu tidak ada di Pasbar, kami telah menyurati Gubernur Sumbar pada 16 Juli 2020 agar menurunkan tim ahli untuk memastikan rumah sakit itu bisa beroperasi. Kita masih menunggu tim ahli itu dari provinsi,” ujarnya.
Selain menunggu sertifikat layak fungsi itu, juga pemenuhan ruangan dan persyaratan admimistrasi lainnya. ”Saya perintahkan kepada Dinas Kesehatan segera membuat langkah kongkrit percepatan pengoperasionalan RSUD Ujung Gading dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” sebutnya.
Pihaknya berkomitmen untuk mempercepat operasional RSUD Ujung Gading sehingga masyarakat bagian Utara Pasbar, tidak jauh-jauh berobat ke Simpang Empat.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pasbar, Jon Hardi menjelaskan pihaknya telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam upaya pengoperasionalan RSUD Ujung Gading.
“Sejak 2019 kita telah melakukan upaya percepatan. Termasuk mengurus sertifikat kelayakan fungsi dari tim ahli bangujan sesuai Permenkes tahun 2020,” sebutnya.
Ia meyakini jika persyaratan itu sudah selesai maka kemungkinan RSUD Ujung Gading akan beroperasi pada 2021.
Selama aksi demonstrasi berlangsung berjalan aman dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Saat aksi itu mahasiswa membawa berbagai atribut spanduk dan peraga keranda mayat. (end)
