PADANG, METRO
Sidang kasus pidana dugaan pemalsuan tanda tangan kakak kandung untuk mengurus sertifikat tanah kaum, atas terdakwa Yanti Yosefa (48), Kamis (23/7) dinyatakan tidak terbukti bersalah, setelah Hakim Ketua Yose Ana Rosalinda dengan anggota Leba Handoko dan Agnes Sinaga membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Padang.
Dalam sidang Perkara dengan No.196/Pid B/2020/PN Pdg kemarin itu berlangsung alot dan bahkan seorang saksi menjelaskan kasus yang sebenarnya kepada majelis hakim sehingga terkuaklah dalam persidangan, jika terdakwa tak bersalah, yang diperkuat dengan bukti-bukti dan fakta persidangan.
Penesehat Hukum (PH) Yanti Yosefa bernama Syafniwarnida SH, dan Riniart Abas SH MH, kepada POSMETRO mengaku dengan dibacakana vonis itu maka ada hak-hak Yanti Yosefa harus dipenuhi.
Kata Syafniwarnida SH, sesuai penjelasan umum poin 3 huruf d undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisi,”Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.”
Sedangkan kata Syafniwarnida, rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Lebih jauh dikatakan Syafniwarnida SH, bahkan kliennya meminta nama baik nya dipulihkan dan ada dugaan kuat bahwa perkara ini dipaksakan. Namun demikian pada hakekatnya hakim sudah membacakan vonis yang dibacakan Hakim Ketua Yose Ana Rosalinda dan anggota menyatakan dengan sejelas jelasnya Yanti Yosefa panggilan Yanti tidak bersalah dalam perkara No.196/Pid B/2020/PN Pdg ini.
Sebelumnya, terdakwa Yanti Yosefa (48) yang menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana pemalsuan tangan kakak kandung untuk mengurus sertifikat tanah kaum dituntut enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, Kamis (2/7).
Tuntutan enam bulan penjara tersebut dibacakan JPU Kejari Padang Irawati di hadapan Majelis Hakim membacakan amar tuntutannya. Dijelaskan Irawati, dengan digunakannya satu buah surat pernyataan persetujuan kaum tertanggal 12 Januari-Februari 2004 oleh terdakwa untuk syarat pengurusan sertifikat tanah kaum milik ibu kandung terdakwa, sehingga terbit satu buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1442 atas nama terdakwa Yanti Yosefa.
“Dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian bagi saksi sekaligus ibu kandung terdakwa yakni Hj Irnimi dan anggota kaum lain senilai Rp 2 miliar. Untuk itu terdakwa Yanti Yosefa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yakni melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati. Jika surat itu digunakan, dapat menimbulkan kerugian,” ungkapnya.
Menurut JPU, hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Yanti Yosefa telah menimbulkan kerugian bagi keluarga besar terdakwa sendiri. “Terdakwa pun tidak mengakui perbuatannya selama di persidangan,” tegas JPU.
Perkara ini adalah perkara tindak pidana dugaan pemalsuan tanda tangan yang dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat tanah kaum namun atas nama pribadi terdakwa Yanti Yosefa.
Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan di Lab 12213/DTF/2018 tanggal 1 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, Kepala Laboratorium, menyimpulkan tanda tangan Yefri Hendi (QT) terdapat pada satu lembar pernyataan persetujuan kaum 12 Januari 2004 yang terdapat pada penerbitan sertifikat Hak Milik No 1442 An Yanti Yosefa adalah spurious signature (tanda tangan karangan).
Karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan Yefri Hendi.
Atas dasar itu, saksi Yefri Hendi merasa dirugikan dan melaporkan ke Polresta Padang untuk diproses hukum. Atas Perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan JPU Kejari Padang, dia diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Pidana atau Pasal 263 ayat (2) KHUP.
Sebelumnya, dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polresta Padang No BP/124/VI/2019/ Reskrim 18 Juni 2019 menjelaskan, ada kejanggalan materai yang digunakan dalam surat pernyataan Yefri Hendi (pelapor) dan Erwin ditemukan oleh penyidik. Materai yang digunakan tahun 2009. Sementara surat tersebut terbit di tahun 2004. (ped)
