Setelah Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan secara resmi melalui paripurna DPRD Padang tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Padang 2021, Senin (13/07) lalu, DPRD Kota Padang pun melanjutkan pembahasan bersama dengan seluruh mitra komisi. Selasa (21/07), di Grand Inna Padang Hotel.
Wakil Ketua DPRD Padang, Amril Amin, mengatakan, pembahasan dilakukan setiap komisi dengan masing-masing mitra kerja, guna merampungkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.
“Hari ini masih pembahasan sesuai jadwal rapat Banmus. Kami membahas KUA-PPAS APBD 2021 dilakukan bersama eksekutif selama beberapa hari ke depan,” Kata Amril Amin.
Dia juga menjelaskan, dalam pembahasan melibatkan empat panitia khusus berdasarkan komisi-komisi yang ada di DPRD Padang bersama mitra masing-masing. “ Kita berharap berharap pembahasan KUA PPAS itu dapat diselesaikan sesuai jadwal dan mekanisme yang ada,” ucap Amril Amin.
Dikatakannya, penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD 2021, mempunyai nilai strategis dalam memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Rancangan tersebut, disesuaikan antara sumber daya yang dimiliki daerah dengan prioritas pembangunan yang diinginkan sebagai suatu proses penentuan masa depan Kota Padang.
“Saya berharap, semua dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan KUA dan PPAS APBD, tahun anggaran 2021. Sehingga tersusunnya rancangan APBD tahun anggaran 2021,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam pembahasan tersebut, sangat penting persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD tahun anggaran 2021. Dia berharap pembahasan bisa cepat selesai mengingat batas waktu yang sangat sempit serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Arnedi Yarmen mengatakan, dalam pembahasan KUA-PPAS masih banyak item yang perlu dibenahi, seperti penyajian data terkait narasi penganggaran dan keberpihakan APBD yang dirasa masih kurang terhadap masyarakat.
“Pada pembahasan juga ada kritisi, terhadap beberapa kegiatan yang belum mencerminkan keberpihakan APBD kepada masyarakat miskin,” terangnya.
Ia menambahkan, kurangnya keberpihakan tersebut karena masih ada problem pelayanan dasar seperti tentang kesehatan. Ia juga meminta, pemerintah untuk lebih memprioritaskan program pembangunan yang berasaskan pada kebutuhan dan kepentigan masayarakat.
”Pembangunan hendaknya, lebih mengutamakan pada aspirasi masyarakat bukan atas keinginan kepala daerah, satuan atau kepentingan kelompok karena hal itu akan mencederai masyarakat,” ujarnya.
Adapun pembahasan yang dilakukan, Komisi I bidang pemerintahan, Komisi II bidang keuangan, Komisi III Bidang pembangunan dan Komisi IV bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Komisi I Elly Thrisyanti menyatakan dalam pembahasan kemarin mendorong dalam KUA PPAS 2021 ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat di masa pandemi.
“Pada saat pandemi melanda, banyak pelayanan publik yang terganggu, kedepan kita dorong Pemko memprioritaskan kembali peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat,” katanya.
Ketua Komisi II Yandri menyatakan, pihaknya berharap Pemko lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah saat pandemi ini. “Sebab sama-sama kita tahu bahwa ditengah pandemi Covid-19 ini pendapatan daerah yang terealiasasi sangat jauh dari target,” ujarnya.
Komisi III diwakili Helmi Moesim menyatakan melihat kondisi saat ini, diharapkan kepada OPD di Pemko tidak hanya mengajukan program copy paste dari tahun sebelumnya.
“PAD kita cukup kritis akibat Pandemi ini, karena itu DPRD mendorong agar Pemerintah Kota Padang bisa fokus dalam percepatan pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi covid-19 ini. Larinya jangan lagi seperti biasa, harus dua kali lebih cepat dari biasa,” tegas Helmi.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Azwar Siry menyatakan, saat ini pihaknya fokus kepada masalah pendidikan, bagaimana anak-anak di Padang mendapatkan pendidikan yang layak.
“Kita mendorong Pemko Padang untuk memprioritaskan penyediaan sarana pendidikan yang layak bagi anak-anak kita, karena kita tahu saat ini banyak terjadi permasalahan dalam pendidikan terlebih pada saat PPDB lalu,” ujarnya.(*)
