PADANG, METRO
Jelang pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar, Desember 2020. Apratur Sipil Negera (ASN), di bawah jajaan Kejati Sumbar harus bersifat netral dan tidak memihak kepada siapapun, khususnya bagi kejaksaan.
Hal itu ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar (Kajati Sumbar) Amran, Jumat (17/7). “Kejaksaan selaku ASN harus netral. Saya tidak ingin kejaksaan menjadi alat kepentingan politik. Tetapi kejaksaan sebagai alat untuk penegakan hukum dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Amran.
Amran mengintruksikan jajaran korps adhyaksa harus tetap netral dalam Pilkada Sumbar 2020, telah disampaikan kepada seluruh jajaran hingga ke tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) se-Sumbar.
“Saya ingatkan agar, kejaksaan menunjukkan sikap independensi. Soal pengawasan saya sangat intens. Saya terus memantau baik langsung maupun tidak langsung. Jika ada yang main-main akan, saya tindak tegas melalui bidang pengawasan,” tegas Amran..
Disisi lain, Kajati menuturkan dalam menghadapi pilkada tahun ini, untuk penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) harus hati-hati. “Harus dilihat dulu, jangan asal-asalan. Pastikan dulu ini murni tipikor atau titipan dan akan teruskan intruksi tersebut kepada para jaksa, diseluruh kejaksaan Sumbar. Saya akan pantau terus, dan saya rutin mengecek setiap kejaksaan yang ada di daerah,” ungkap Amran.
Selain itu, Amran yang juga merupakan alumni SMA 2 Pekanbaru itu menambahkan, percepatan penanganan Tipikor terhadap pelaku yang terindikasi tidak ikut sebagai calon kepala daerah dan selalu memegang prinsip kehati-hatian. “Dalam artian jangan kita dijadikan sebagai alat politik,” imbuh Amran.
Mantan Kepala Pusat Diklat (Kapusdiklat) Manajemen dan Kepimpinan Badan Diklat Kejagung itu menambahkan, selalu berpesan agar bawahannya, menghindari dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, ciptakan inovasi untuk perubahan yang lebih baik. “Jangan melakukan politik praktis dalam pilkada, kuatkan integritas diri dan hati-hati, dalam penanganan perkara baik Pidum maupun Pidsus,” tandas mantan Wakajati Lampung itu. (cr1)
