DHARMASRAYA, METRO
Tak puas karena bupati hanya memmberikan surat teguran kepada Wali Nagari Ampang Kuranji, warga kembali menggelar demo di kantor Wali Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Akibatnya, sejumlah fasilitas kantor Wali Nagari rusak setelah dilempari batu dan kayu. Rabu 15/7), sekira pukul 20.30 WIB.
Informasi yang dihimpun di lapangan, diketahui, sanksi administrasi yang diberikan berdasarkan surat Camat Koto Baru No.130/262/Pem-2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang hasil keputusan Bamus kepada Wali Nagari membuat warga tidak merasa puas. Sebab tuntutan warga Wali Nagari, Picok Adera, harus mundur dari jabatannya.
Camat Koto Baru, Berlian, saat di hubungi awak media menyebutkan, aksi demo warga ini telah berlangsung untuk ketiga kalinya. “Ini demo yang ketiga dan semuanya berlangsung pada malam hari,” kata Berlian, Kamis (16/7).
Ia menambahkan, demo kali ini masyarakat tetap menginginkan agar Wali Nagari Ampang Kuranji mundur dari jabatannya.
“Kalau kita lihat dari aksi tersebut, mungin masyarakat merasa tidak puas dengan kepemimpinannya,” ungkap Berlian.
Dijelaskannya, Wali Nagari, Picok Adera diminta mundur oleh warga merupakan buntut dari pembagian BLT yang dinilai warga tidak adil.
Dirinya, sangat menyayangkan aksi demo yang dilakukan masyarakat setempat yang dilakukan pada malam hari dan berujung pada pengrusakan pasilitas milik nagari.
“Kita tetap sarankan agar masyarakat bisa menahan diri, dan jangan lagi demo dengan cara merusak,” harpanya.
Terpisah, Plt Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari ( DPMD) Dharmasraya, Hasto Kuncoro, mengatakan, pemerintah daerah dalam hal ini, bupati telah melayangkan surat teguran pada Wali Nagari tersebut pada Rabu (15/7). Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
“Ada lima poin surat teguran yang dikeluarkan Bupati pada Wali Nagari Ampang Kuranji, yakni, memerintahkan pelaksanaan pelayanan pemerintahan nagari Ampang Kuranji yang baik, membuat aturan yang menyangkut pungutan di Nagari Ampang Kuranji, meminta agar wali nagari untuk dapat menciptakan situasi yang kondusif, menyelesaikan perselisihan masyarakat di nagari tentang tuntutan masyarakat, terakhir, melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, ninik mamak, pemuda, bundo kanduang dan pemangku kepentingan di nagari sehingga tercipta suasana yang kondusif,” jelasnya.
Apabila lima poin surat teguran itu tidak dapat dilaksanakan, lanjutnya, dalam jangka waktu 10 hari kerja, terhitung sejak ditandatangi surat teguran ini maka dia akan diberikan sanksi berikutnya sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara itu, salah satu warga Nagari Ampang Kuranji bernisial (R) , menyayangkan aksi warga yang merusak kantor wali nagari, apalagi, tidak adanya upaya dari pihak kepolisian untuk melarang warga merusak sarana publik tersebut.
“Sangat kita sayangkan, apalagi ada polisi saat demo, tapi tak ada yang melarang dan terkesan terjadinya pembiaran oleh pihak kepolisian,” ujarnya . Jumat (17/7), di Koto Baru.
Katanya, dengan kondisi kantor yang dirusak seperti ini, tentunya pelayanan masyarakat untuk mengurus keperluan di Nagari jadi terganggu. “Apalagi sudah disegel begini, ini milik pemerintah, seharusnya pemerintah daerah dan kepolisian memberikan perlindungan terhadap aset negara ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, aksi warga ini kembali terjadi sejak keluarnya surat teguran Bupati kepada wali nagari Ampang Kuranji. “Warga mintak kepada Bupati agar wali nagari mundur dan diberhentikan, sementara Bupati hannya mengeluarkan surat teguran,” jelasnya.
Ia berharap, pihak kepolisian dan pemerintah bisa memberikan pengamanan di kantor wali nagari Ampang Kuranji agar pelayanan publik bisa kembali normal.
“Semoga bisa segera diselesaikan oleh Pemda dan diberikan pengamanan oleh pihak kepolisian,” pungkasnya. (g)
