AZIZ CHAN, METRO
Enam SMP negeri di Padang akan membuka pendaftaran peserta didik sesuai zonasi untuk jalur afirmasi melalui offline dengan syarat nilai kelulusan siswa pada Kamis ini (16/7). Pendaftaran ini diperuntukkan bagi siswa yang tak terima pada tahap II yang mendaftar beberapa waktu lalu.
Jalur afirmasi sendiri disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi mengatakan enam sekolah yang menerima peserta didik tersebut adalah SMP 18 dan SMP 28 di Kecamatan Kuranji, SMP 13 di Kecamatan Kototangah, SMP 12 di Kecamatan Nanggalo, SMP 24 di Kecamatan Lubukbegalung dan SMP 11 di Kecamatan Lubukkilangan.
“Peserta didik yang mendaftar harus memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) asli,” ujar Habibul, Rabu (15/7).
Habibul menambahkan, di enam SMP negeri tersebut, peserta didik yang bisa mendaftar hanya dari keluarga tidak mampu. Serta calon peserta didik yang termasuk ke dalam zonasi sekolah tersebut. “Pendaftaran dilaksanakan di sekolah yang dituju secara offline, bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu,” tukas Habibul.
Habibul Fuadi menambahkan bagi pendaftar yang tidak termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS tetap bisa mendaftar. Nantinya akan dilakukan verifikasi faktual lapangan oleh panitia sekolah, setelah lulus seleksi administrasi
Ia menambahkan, pendaftaran ini akan berlangsung hingga Sabtu (18/7). Selanjutnya, pada 20 – 21 Juli, dilakukan verifikasi administrasi, 22 – 25 Juli verifikasi faktual lapangan dan pengumumannya pada 27 Juli. “Peserta yang lolos bisa daftar ulang pada 28 – 29 Juli,” ucap mantan kepala BKPSDM Padang ini.
Habibul menyebutkan, persyaratan pada PPDB tahap tiga ini, diantaranya mengisi formuli pendaftaran, fotokopi surat keterangan lulus, fotokopi akte kelahiran. “Lalu, fotokopi kartu keluarga/surat domisili, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua, dan fotokopi kartu PKH, KIP, KIS atau surat keterangan tidak mampu dari RT/RW,” tandasnya.
Ia meminta kepada wali murid agar mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ada serta memasukkan persyaratan yang ditetapkan dengan benar. Jika ada penyimpangan terjadi, maka sanksinya bisa jadi anak tak diterima pada sekolah tersebut.
Dalam penerimaan ini terang Habibul, protokol kesehatan harus diterapkan sesuai Perwako Nomor 49 Tahun 2020. Ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona dan mewujudkan keamanan.
Sementara itu, Anggota DPRD Padang, Budi Syahrial meminta kepada Disdik untuk melakukan kunjungan lapangan terkait alamat yang dimasukkan pelamar. Jangan sampai alamat yang diberikan oleh pendaftar merupakan palsu.
Kemudian, Budi mengharapkan kepada RT dan RW untuk tidak mememberikan surat pengantar domisili secara mudah tanpa memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan warga setempat. “Perangkat RT dan RW harus jeli dalam hal ini, agar masalah baru tak timbul dan pihak yang dirugikan tak ada,” paparnya. (ade)
