PADANG, METRO
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, menolak eksepsi (keberatan surat dakwaan) yang diajukan Penasehat Hukum (PH) Muzni Zakaria, Bupati (non aktif) Kabupaten Solok Selatan. Dalam kasus dugaan suap dari Bos PT. Dempo Group M. Yamin Kahar, terkait dua proyek Jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan.
Majelis hakim menegaskan, eksepsi dari PH terdakwa, materinya telah masuk pada pokok perkara. Majelis hakim menyebut bahwa penerimaan uang senilai Rp 3,2 miliar oleh Muzni Zakaria dari M Yamin Kahar. Apakah murni adanya hubungan keperdataan atau berkaitan dengan pemberian paket pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan, telah masuk dalam pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut.
“Karena telah masuk pada pokok perkara, maka eksepsinya ditolak dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), harus membuktikan dakwaannya dalam persidangan,”kata hakim Ketua Sidang Yoserizal didampingi dua orang hakim anggota M.Takdir dan Zaleka, saat membacakan putusan sela, Rabu (1/7). Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat, pemeriksaan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Muzni Zakaria ini harus dilanjutkan. Kemudian majelis hakim meminta JPU KPK melanjutkan sidang ke pokok perkara dengan menghadirkan para saksi.
“Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Muzni Zakaria. Sidang kami tutup dan akan dilanjutkan kembali Rabu, 8 Juli 2020 mendatang dengan agenda pembuktian melalui pemeriksaan para saksi,” tegas Yoserizal.
Usai pembacaan sidang, majelis hakim memerintahkan JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan saksi, namun JPU belum siap. Menanggapi hal tersebut JPU KPK, mintak waktu satu minggu dan majelis hakim pun menyetujuinya. “Rencananya ada sekitar 26 hingga 28 orang saksi yang dihadirkan majelis hakim, namun untuk persidangan pekan depan, kita memanggil dua orang saksi dulu majelis,” ucap JPU KPK Rikhi B M bersama tim. Tak hanya itu, JPU KPK berencana akan melakukan persidangan dua kali dalam satu minggu, mengingat saksi yang dihadirkan cukup banyak dan memakan waktu lama dalam persidangan. Menanggapi hal tersebut majelis hakim pun, tampak menyetujui hal tersebut.
Dalam sidang tersebut, majelis hakim menghimbau, agar tidak ada pihak lain yang mengganggu majelis hakim, saat penanganan perkara tersebut sedang berjalan. “Jangan ganggu kami, biarkan perkara ini berjalan semestinya dan jangan coba-coba menemui kami sedang berkerja atau menghubungi Makamah Agung (MA) RI terkait perkara ini. Semua berdasarkan fakta dipersidangan, salah ya salah, benar ya benar,”ucap hakim ketua sidang.
Pantauan Koran ini, sidang yang digelar di ruang Tirta PN Padang Muzni Zakaria didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Elza Syarief Law Office, David Fernando bersama tim, langsung keluar dari ruang sidang. Terdakwa yang memakai baju batik, tampak tidak mau berkomentar saat awak media mewawancarai orang nomor satu di Solok Selatan. Tak beberapa lama, terdakwa yang dikawal polisi menaiki mobil tahanan Polda Sumbar menuju Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muara Padang.
Diberitakan sebelumnya, JPU KPK mendakwa Muzni Zakaria menerima pemberian berupa uang tunai, barang dan uang pinjaman secara bertahap dari pengusaha M Yamin Kahar, dengan total Rp 3,375 miliar. Uang yang diterima Muzni secara bertahap.
Untuk yang Rp 3,2 M, dia terima secara bertahap mulai Oktober hingga November. Pertama sebanyak Rp 2 M, dengan empat lembar cek. Kemudian Rp 1 M dengan dua lembar cek, dan Rp 200 juta diterima dalam bentuk uang tunai. Dalam Surat Dakwaan JPU KPK juga dijelaskan, Januari 2018 terdakwa Muzni Zakaria, mendatangi rumah M.Yamin Kahar (berkas terpisah), yang merupakan bos PT. Dempo Grub, di Lubuk Gading Permai V, jalan Adi Negoro, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan paket pengerjaan kepada M.Yamin Kahar dengan pagu anggaran Rp 55 miliar dan M.Yamin Kahar menyanggupi. Proyek pengerjaan melalui sistem lelang. Saat mengikuti lelang tersebut, M Yamin Kahar, pun menang. Di mana sebelum proses lelang dilakukan, orang kepercayaan M.Yamin Kahar, disuruh berkoordinasi dengan Hanif selaku Kepala Pengerjaan Umum (PU) Kabupaten Solok Selatan. Namun proyek tersebut,tidak dikerjakan oleh PT. Dempo, tapi dikerjakan oleh perusahaan lain, karna PT.Dempo mencari perusahan lain.
Terdakwa Muzni Zakaria memerintah kepala PU, untuk meminta uang kepada orang kepercayaan M.Yamin Kahar, yang bernama Suhand Dana Peribadi alias Wanda, dan menstransfer uang sebesar Rp 100 juta, ke rekening Nasrijal pada 6 Juni 2018. Setelah dana cair, uang tersebut dibagikan kepada istri terdakwa sebesar Rp60 juta dan dibagikan kebagian protokol Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp 25 juta guna THR, Rp 15 juta untuk kepentingan terdakwa, Rp 10 juta untuk sumbangan turnamen, dan Rp5 juta untuk pembiayaan kegiatan MoU.Tak hanya itu, terdakwa juga meminta kepada M.Yamin Kahar utuk dibelikan karpet masjid, di toko karpet, jalan Hiligo, Kota Padang, senilai Rp 50 juta. (cr1)
