PADANGPARIAMAN, METRO
Berjangkitnya kasus pandemi Covid-19 tak ayal ikut berpengaruh terhadap program sejumlah proyek fisik yang ada di nagari-nagari. Salah satunya seperti terlihat di nagari Pauah Kamba, Kecamatan Nan Sabaris. Dimana, akibat adanya pengalihan dan pemangkasan anggaran untuk program penanganan Covid-19, mengakibatkan sejumlah proyek fisik di nagari ini terpaksa ditunda untuk sementara waktu.
“Sebelumnya rencananya kita telah mengangggarkan sebanyak lima program fisik yang tersebar di sejumlah korong di nagari Pauah Kamba ini, namun karena berbagai alasan, terutama karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan penyebaran kasus pandemi atau covid-19, maka empat diantaranya terpaksa ditunda untuk sementara waktu,” ungkap Wali Nagari Pauah Kamba, M Nur, kemarin.
Lebih jauh menurut mantan ketua Forum Walinagari Kabupaten Padangpariaman ini, meski saat ini pengerjaan empat program proyek fisik terpaksa ditunda untuk sementara waktu, namun pihaknya telah berkomitmen agar seluruh kegiatan tersebut bisa kembali dianggarkan pada anggaran berikutnya.
“Alhamdulillah, setelah kita bicarakan secara baik-baik masyarakat di masing-masing korong tersebut akhirnya masih bisa menerima, sehingga tidak sampai terjadi riak atau gejolak di tengah masyarakat,” terangnya.
Seperti diketahui sebut M Nur, pihaknya dari pemerintahan nagari Pauah Kamba sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar lebih kurang 25 persen dari dana desa atau (DD). Selanjutnya dana tersebut dialokasikan untuk bantuan tunai langsung (BLT), bagi warga yang terdampak pandemi covid-19.
“Sampai saat ini dana BLT yang berasal dari anggaran DD tersebut telah tuntas kita salurkan kepada masyarakat yang menerimanya. Yaitu masing-masing untuk tiga bulan, dengan nominal perbulannya berkisar Rp.600 ribu,” terang M Nur.
Begitu pula halnya BLT yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pusat lainnya. Semua juga telah disalurkan sesuai anggaran yang tersedia.
Selain adanya realokasi dana DD sebesar 25 persen, sebelumnya, juga telah dialokasikan sebesar Rp.10 juta dana Alokasi Dana Nagari, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya pengalokasian sekitar Rp75 juta dana operasional nagari, yang berasal dari ADN.
“Berdasarkan informasi yang kita terima semua itu diarahkan untuk keperluan penanganan pandemi virus covid, 19, sehingga tentunya anggaran operasional nagari yang tersedia saat ini jumlahnya sangat terbatas.” imbuhnya.
Dengan dasar itu pula sebut M Nur, tidak tertutup kemungkinan jika nantinya nagari yang dipimpinnya ini bakal tidak bisa menggelar musyawarah nagari, disebabkan terbatasnya dana atau anggaran yang tersisa.
“Makanya ke depannya kita tentu berharap agar anggaran untuk pembangunan fisik yang ada di tingkat kabupaten sebagiannya hendaknya bisa dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19, termasuk misalnya dana atau anggaran pokok fikiran di DPRD. Sebab jika itu bisa dilakukan, maka tentunya dana desa atau dana ADN tidak lagi terlalu tersedot untuk kepentingan lain,” terangnya. (efa)
