Akibat pandemi Covid-19, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, akan tetapi hampir disemua lini kehidupan. Nmun yang paling parah adalah pada sektor perekonomian. Sehingga, dalam upaya pemulihan ekonomi, perlu membangkitkan kembali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari keterpurukan akibat dampak pandemi Covid -19.
Dalam upaya pemulihan ekonomi Sumatera Barat dari dampak pandemi Corona (Covid-19), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menggelar diskusi panel dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bank Nagari. Kamis (25/6).
Acara yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Sumbar itu dipandu oleh Afrizal SH. Pembicara, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi, Pakar Ekonomi Sumbar yang juga mantan Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taiful, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Wahyu Purnama A dan Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Misron Pasaribu.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan, dampak ekonomi dari wabah pandemi Covid-19 sangat dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
Upaya pencegahan penyebaran serta penanganannya juga menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Hingga saat ini, Pemprov Sumatera Barat telah melakukan refocussing sebanyak dua kali dengan melakukan reposisi anggaran sekitar Rp507 miliar.
Mengingat kondisi ekonomi yang terus terpuruk, meskipun harus mengambil risiko, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bisa terus diperpanjang, sehinggga pemerintah memberikan kelonggaran dalam bentuk tatanan kehidupan normal baru. Sehingga seluruh aktivitas kembali berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19.
Menurut Supardi, masih ada kendala yang harus dihadapi terutama di sektor ekonomi. Ketersediaan modal dan bahan baku, pola pemasaran dan sebagainya harus disesuaikan kembali. Bahkan, khusus bagi sektor UMKM dan pekerja informal boleh dikatakan sudah minus permodalan.
Karena itu, pemerintah harus hadir melakukan intervensi, menjadi motor penggerak kembali roda perekonomian masyarakat. Beberapa bentuk intervensi yang bisa dilakukan seperti stimulus modal kerja, keringanan bunga kredit, penyediaan bahan baku dan membantu pemasaran,
Supardi juga mengatakan, DPRD akan mengapungkan usulan untuk mengalokasikan anggaran pada APBD sebesar Rp 10 miliar. Dana tersebut akan dititipkan pada sektor perbankan. Bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk modal, dapat diberikan pinjaman lunak antara Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta.
“ Dengan dana sebesar Rp. 10 milyar, bisa membantu permodalan sebanyak 5,000 hingga 7,500 UMKM, untuk berproduksi kembali,” katanya. “ Tanpa dukungan dari perbankan, tentu akan sulit bangkitnya kembali perekonomian masyarakat ,” tambahnya.
informasi Dinas Koperindag Sumbar, diperkirakan hampir 400 ribu dari 593 UMKM terdampak Covid-19. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Disis lain, meningkatnya angka pengangguran dan semakin banyaknya masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Sumbar yang juga mantan Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taiful mengatakan, disamping mengalokasikan anggaran pada komposisi APBD Provinsi, Gubernur juga harus membangun komunikasi dengan bupati/walikota untuk melakukan gerakan yang sama, yaitu mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing sebagai bantuan permodalan bagi UMKM.
Apabila masing-masing daerah bisa mengalokasi anggaran sebesar Rp. 2 miliar saja, maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 38 miliar. Apabila masing-masing UMKM diberikan pinjaman antara Rp 1 juta hingga 2 juta, maka dapat membantu sebanyak 25.000 hingga 30.000 UMKM. (adv)
