SAWAHAN, METRO
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mengusulkan untuk memangkas anggaran belanja langsung jika tidak seimbang dengan pendapatan daerah. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
“Selaku pimpinan DPRD Kota Padang yang tergabung dalam badan anggaran. Maka kami mengusulkan akan memangkas belanja langsung OPD yang bersangkutan, jika anggaran belanja tidak seimbang dengan pendapatan,” ujar kader Demokrat ini, Kamis (25/6)
Ia mengatakan mengenai usulan tersebut sudah disepakati dan disampaikan ke Pemko Padang melalui Sekda Kota Padang. Menurutnya, itu bertujuan agar adanya keseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah. Karena jika tidak dilakukan demikian, target PAD tidak akan tercapai dan pendapatan akan terus mengalami penurunan.
Ia menjelaskan, sampai saat ini realisasi pendapatan masing-masing OPD Pemko Padang masih jauh dari harapan. Namun untuk belanja langsung rata-rata sudah mencapai angka maksimal. Diantaranya realisasi PAD di Dinas Perdagangan Kota Padang hanya 26,91 persen atau sekitar Rp 5,57 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 20,7 miliar.
“Sedangkan realisasi belanja tidak langsung mencapai 96,73 persen dari target Rp 9.09 miliar. Lalu belanja langsung terealisasi sebesar 95,08 persen dari Rp36,167 miliar,” ucap ketua DPC Demokrat Kota Padang ini.
Selanjutnya, realisasi belanja langsung Dinas Kesehatan 90,73 persen dari target Rp104,8 miliar. “Begitu juga dinas lainnya. Tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan PAD ke depannya,” tandasnya.
Ia menyampaikan, khusus untuk beberapa sektor di OPD Pemko Padang yang saat ini pendapatannya masih stabil, maka ia meminta agar ke depannya perusahaan daerah (Perusda) agar lebih dilibatkan. Banyak item pekerjaan yang bisa dilakukan di Perusda Padang Sejahtera Mandiri, sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan PAD ke depannya.
“Namun tentu pihak Pemko Padang perlu melakukan kerja sama,” paparnya
Ia berharap target pendapatan Kota Padang pada 2021 sebesar Rp 1 triliun tersebut bisa tercapai dan terealisasikan. “Kalau target PAD tidak tercapai maka wali kota Padang diminta untuk mengganti kepala dinas tersebut sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya,” sebutnya.(ade)
