PARIAMAN, METRO
Jelang pelaksanaan verifikasi faktual dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman gelar rapat koordinasi dengan forkopimda di daerah itu. Ketua KPU Kota Pariaman, Aisyah mengatakan, rapat koordinasi dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Pariaman, Fitri Nora, Ketua Bawaslu Pariaman dan forkopimda lainya di Pariaman. “Rakor ini membicarakan tetang persiapan verifikasu faktual yang akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, dalam pelaksaan verifikasi faktual oleh jajaran KPU di Kota Pariaman pada masa pandemi ini diwajibkan memakai alat pelindung diri (APD), yang menjadi kendala saat ini adalah pengadaan APD itu sendiri dimana dalam pengadaan pelindung wajah terjadi keterlambatan.
“Awalnya pengadaan APD ini dari KPU Provinsi, tetapi beberapa hari belakangan ada kebijakan baru dimana pengadaan APD ini dilimpahkan ke KPU Kabupaten/Kota. Untuk APD seperti masker, sarung tangan dan lainya itu bisa cepat, tetapi untuk pelindung wajah agak telat,” katanya.
Selain itu, dalam rapat koordinasi ini pihaknya juga meminta dukungan kepada pihak terkait agar pelaksanaan verifikasi faktual itu bisa berjalan dengan lancar, serta masyatakat tidak takut saat didatangi petugas ke rumah masing-masing.
Untuk mensiasati itu, KPU Pariaman telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemko Pariaman dan membikin surat untuk meminjam stok APD yang ada pada gugus tugas covid-19. Karena waktu verfak yang akan dilakukan itu sangat dekat. “Rencana kita pinjam Pelindung wajah stok Pemko, nanti seiring berjalannya waktu pengadaan kita sudah datang jadi kita ganti lagi,” kata Aisyah.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pariaman Riswan mengatakan menggunakan APD dalam verifikasi Faktual itu merupakan ketentuan dalam pelaksanaan pilkada 2020 ini. Jadi untuk menjalankan tahapannya memang harus dilengkapi APD salah satunya saat verifikasi faktual.
“KPU tidak bisa melakukan verifikasi dukungan pasangan calon jika tidak memiliki APD, karena itu salah satu syarat dalam pelaksanaan tahapan di masa pandemi ini,” ujarnya. Ia berharap, dalam waktu dekat ini ada solusi tentang APD tersebut. Jika tidak, tentu tahapannya akan terganggu, tentu ini akan berisiko. (z)
