SAWAHAN, METRO
DPRD Kota Padang gelar sidang paripurna yang beragendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2019, Rabu (24/6). Salah satu yang paling disorot DPRD ialah rendahnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD, Mukhlis meminta OPD bekerja maksimal untuk bisa mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Bagi yang tidak mencapai target, hendaknya wali kota memberikan teguran keras. “Rendahnya pencapaian target PAD hendaknya menjadi introspeksi diri untuk lebih baik lagi ke depannya,” ucapnya.
Kemudian terang Mukhlis, ditengah kondisi sulit ini, hendaknya pemko menagih piutang untuk menambah PAD. OPD harus bekerja keras, untuk mencapai PAD sesuai yang diharapkan.
Juru bicara Fraksi Berkarya Nasdem DPRD, Dasman berharap adanya kajian yang mendalam untuk mencapai PAD, khususnya bagi Dinas Perdagangan. “Potensi PAD harus dipertanggungjawabkan, khususnya dalam peningkatan PAD,” paparnya.
Selain itu ungkap Dasaman, OPD harus melakukan inovasi untuk mencapai PAD dan pengawasan perlu ditingkatkan bagi OPD. Secara umum, Fraksi Berkarya Nasdem menerima Ranperda APBD tahun 2019 untuk menjadi Perda.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Muzni Zein meminta pemko untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. “Evaluasi pengelolaan keuangan, guna untuk lebih baik lagi ke depannya, sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucapnya.
Ia menyayangkan, pajak daerah hanya tercapai 60 persen. Rendahnya, pencapaian PAD jangan dianggap biasa saja, tapi harus dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani mengatakan, secara umum target PAD yang ditetapkan jauh dari harapan yang ditetapkan.
“PAD yang disepakati Rp808 miliar lebih dan hanya terealisasi Rp546,11 miliar. Realisasinya hanya 67,52 persen. DPRD meminta kepada Wali Kota mengevaluasi pimpinan OPD yang tak capai target antara lain Disdag, Bapenda, DKK dan lainnya,” ujar kader Gerindra ini.
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan yang disampaikan, merupakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Diantaranya terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” sebutnya.
Disampaikannya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 merupakan implementasi dari kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang secara teknis operasional merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD TA 2019.
Sebagaimana laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APBD. “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan,” tukasnya.
Ia menambahkan, sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa oleh BPK sebelum disampaikan ke DPRD.
“Memenuhi ketentuan itu, kami telah menyampaikan laporan keuangan Pemko Padang TA 2019 kepada BPK Perwakilan Sumbar pada 6 Mei 2020 lalu untuk diaudit oleh BPK RI.
Alhamdulillah, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 25 A/LHP/XVIII.PDG/05/2020 memberikan lagi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi atas laporan keuangan Kota Padang tahun 2019,” tandasnya.
Mahyeldi menilai, opini WTP ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Pemko Padang telah menerimanya yang ketujuh kalinya. “Prestasi ini dapat diraih juga tidak lepas dari dukungan semua anggota DPRD Kota Padang,” ucapnya.
Ia menambahkan, beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan ada beberapa.
Diantaranya melalui penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan diungkap secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan semua hal yang terkait dan mempengaruhi penyajian laporan keuangan. (ade)
