PADANG, METRO—Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pelaksanaan pencoblosan 9 Desember 2020. Artinya, 15 Juni, tahapan Pilkada harus dimulai KPU di tengah pandemi covid-19 yang belum tahu kapan berakhir. Namun, banyak pihak masih “ragu-ragu” dalam menjalani prosesnya.
Hal itu tersirat dalam seminar web atau online (webinar) yang digelar Miko Kamal & Associates, Jumat (12/6) pukul 14.00 WIB. Webinar yang diinisiasi Miko Kamal PhD itu menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan lokal. Mengambil tema “Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19” banyak hal yang terungkap dari seminar tersebut.
Bahkan, Dr Khairul Fahmi, pakar hukum Pilkada Universitas Andalas (Unand) Padang menyebutkan, sebaiknya Pilkada digelar 2021. Karena, kasus covid-19 masih belum mereda dan cenderung tinggi. “Kalau tetap dipaksa pada 9 Desember 2020, jangan untuk semua daerah,” kata alumni Fakultas Hukum Unand ini.
Menurut Fahmi, sebaiknya yang menggelar Pilkada hanyalah di daerah-daerah zona hijau saja, bukan di zona merah. “Kalaupun dipaksakan, sebaiknya jangan di semua daerah, karena akan membahayakan. Tapi semua kita kembalikan kepada penyelenggara,” katanya pada webinar yang diikuti Bambang Didjojanto, praktisi hukum dan Wakil Ketua KPK 2011-2015.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengaku semua komisioner KPU di Sumbar telah bersepakat siap menjalankan tahapan Pilkada serentak. Bahkan, akan kembali memulai verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan, setelah penetapan atau pengukuhan kembali anggota PPK dan PPS.
“Tentunya persoalan teknis tidak bisa hanya berdiri sendiri oleh KPU Sumbar dan KPU Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah juga harus siap. Perlengkapan APD (alat pelindung diri) sangat diperlukan. Ibaratnya, KPU akan berperang, tapi harus dilengkapi senjatanya, ya APD,” katanya.
KPU sendiri, sebutnya, telah mendiskusikan proses pemungutan suara seperti berapa masyarakat yang diterima di TPS, bagaimana desain TPS, berapa orang yang bisa hadir di TPS, dan lainnya. “Kami telah restrukturisasi, reoptimalisasi kembali anggaran. Akan ada dana yang bisa saja berlebih karena disesuaikan kembali dengan kebutuhan. Ada agenda yang tidak lagi dilaksanakan, seperti pertemuan-pertemuan. Akan kita maksimalkan untuk program lainnya,” katanya yang menyebut karena maksimal TPS hanya menampung 500 orang, maka ditambah 1.300 TPS lagi, sehingga totalnya menjadi 12.650 TPS.
Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar menyebutkan, salah satu dampak dari pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi adalah partisipasi akan rendah. Namun, hal yang positif adalah seperti menggerakkan ekonomi, menghidupkan kembali percetakan, sablon baju, dan lainnya. Karena saat ini ekonomi sangat terjun bebas.
“Juga sangat membantu masyarakat dengan banyaknya bantuan yang akan disalurkan para kandidat. Bagi peserta dan parpol, tentu juga akan berisiko terpapar. Peserta yang aktif dalam bersosialisasi, tidak hanya butuh APK (alat peraga kampanye) tapi juga APD,” kata wakil ketua DPRD Sumbar ini.
Intinya, katanya, PKS sepakat dilanjutkan prosesnya menuju pencoblosan 9 Desember 2020. “Namun kalau keadaan tidak kondusif, tentu bisa dihentikan. PKS akan mendesak pemerintah mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat, ketimbang hanya Pilkada. Jangan sampai muncul gelombang kedua penderita covid-19,” katanya.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar yang juga anggota Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Andre Rosiade menyebutkan, saat pertemuan dengan KPU RI, Komisi II DPR RI dan Kemendagri, memang mengemuka tiga opsi Pilkada. Pertama tetap pada jadwal semula September 2020, kedua 9 Desember 2020, atau Maret 2021. Namun, melihat perkembangan, akhirnya disepakati menjadi akhir 2020.
“Dengan ditetapkan jadwalnya, tentu kami di Gerindra juga mengubah cara komunikasi politik dengan calon pemilih. Bahkan, kami di internal Gerindra se-Sumbar saja sekarang sudah rapat melalui virtual. Tentunya kami juga akan merancang cara-cara kampanye yang tidak akan membahayakan masyarakat banyak nantinya,” kata anggota Komisi VI DPR ini.
Andre yakin, KPU seluruh Sumbar mampu menerapkan protokol kesehatan dalam bekerja sampai proses pemungutan suara. “Ada hikmah di balik wabah covid-19. Masyarakat Sumbar tak lagi memilih calon asal jadi, tak jelas rekam jejaknya. Harus mereka yang mampu bekerja di saat pandemi, bukan yang datang tiba-tiba dengan dana dan pencitraan.
Pemilih semakin sadar, orang yang tak mampu bekerja menghadapi wabah, tidak cocok untuk Pilkada berikut,” katanya.
Jasman Rizal, Juru Bicara Covid-19 Sumbar menyebutkan, rasanya tidak ada masalah atau persoalan lagi dalam pelaksanaan Pemilukada ini. “Pemprov Sumbar akan mendukung saja semua prosesnya. Tentunya sepanjang anggaranya cukup,” kata kepapa Dinas Kominfo Sumbar ini. (r)
