PADANG, METRO
Mulai 13 Juni 2020 atau setelah masa transisi menjelang kenormalan baru selesai, Pemerintah Kota Padang akan memperbolehkan masyarakat menggelar pesta pernikahan. Hal ini tertuang di Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 49 bagian keenam tentang pola hidup baru dalam kegiatan sosial dan budaya pasal 36.
Namun, walau pemerintah telah memperbolehkan menggelar pesta pernikahan, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi dengan tujuan meminimalkan potensi penularan virus corona atau Covid-19. Salah satunya, jumlah pengunjung dibatasi dan diwajibkan menjaga jarak serta harus ada izin dari Kecamatan dan Kelurahan setempat.
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang, Yopi Krislova mengatakan, sesuai dengan Perwako tersebut, masyarakat memang diperbolehkan untuk menggelar pesta pernikahan di gedung ataupun mengunakan tenda. Tetapi, ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi dan jika melanggar akan ada sanksinya.
“Syaratnya diwajibkan menjaga jarak dan kapasitas tamu undangan harus dibatasi. Selain itu, juga diketahui dari kecamatan dan kelurahan setempat. Sebenarnya diketahui dari kecamatan atau kelurahan itu agar jangan sampai nanti datang Satpol PP karena menggelar acara kerumunan (tanpa diketahui),” kata Yopi kepada wartawan, Rabu (10/6).
Yopi menjelaskan, selama transisi kenormalan baru yang berjalan lima hari ini, Pemko Padang akan gencar melakukan sosialisasi terkait Perwako tersebut. Sehingga usai penerapan, masyarakat di Kota Padang tidak ada lagi yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan.
“Pasalnya, dalam Perwako juga terdapat sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Maka itu diharapkan penyelanggara pesta memuat sebuah inovasi agar tamu aman. Kalau dapat masyarakat yang menggelar pesta pernikahan dapat membuat inovasi, demi keamanan. Seperti tamu bawa sendok sendiri dan lainnya. Pesta pernikahan pakai tenda kursi diberikan jarak begitupun jumlah tamu,” ungkapnya. (tin)
