DHARMASRAYA, METRO
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Dharmasraya, Andri Saputra mengajak pemerintah daerah dan semua pihak untuk bersama sama menjalankan kepatuhan terhadap protokol Covid-19 dalam menghadapi “New Normal” dan tentunnya perlu dilakukan simulasi di ruang publik.
Pemkab Dharmasraya akan menerapkan wacana New Normal 8 Juni 2020. Jelang menghadapi tatanan kehidupan baru, produktif dan aman Covid-19, New-Normal harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
“Dalam rangka penetapan rencana penerapan New Normal. Seluruh Kabupaten kota ikut mendukung penerapan tersebut, termasuk Kabupaten Dharmasraya,” ujar Aandri Saputra. Kamis (4/6).
Menurutnya, sangat perlu dilakukan simulasi di ruang public sebelum penerapan New Normal nanti, supaya masyarakat memahami dan mengikuti protokol tersebut.
“Jika kita telah memilih untuk New Normal maka kita semua harus patuh dan mengikuti semua protokol Covid-19, baik di lingkungan kerja dan tempat umum lainnya,” tegasnya Aandri yang juga Anggota Komisi II DPRD Dharmasraya. Andri mencontohkan, simulasi dilakukan di perkantoran, pasar, rumah sakit, tempat wisata dan ruang publik lainnya.
“Seperti yang telah dilakukan oleh tim gabungan Pol PP, BPBD, Dinkes, TNI dan Polri dalam menerapka protokol kesehatan di pasar yang berada di sepanjang jalan Lintas Sumatra ini,” jelas Aandri.
Kemudian, pihaknya juga menegaskan pentingnya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi contoh penerapan protokol Covid-19 di tengah masyarakat. Tidak hanya ASN, tetapi semua aparatur yang bekerja di pemerintahan kabupaten, kecamatan, nagari, jorong dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD).
“Semuanya harus memberikan contoh yang baik dan mempunyai tanggungjawab untuk mensosialisasikan penerapan ini kepada masyarakat,” ujarnya
Untuk itu, jelas Aandri semua harus bekerja bersama karena kesuksesan new normal ini tergantung pada prilaku kehidupan masing-masing elemen Pemerintah dan masyarakat. Kedepan, bakal diberikan sanksi atau denda terhadap ASN yang tidak menggunakan masker saat bertugas.
“Hal ini diperlukan karena untuk mengajak masyarakat kita patuh tentu harus dimulai dari diri sendiri, dalam hal ini pegawai pemerintahan/ASP,” pungkasnya (g)
