JAKARTA, METRO
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terpaksa harus kembali merevisi sejumlah postur APBN 2020 imbas Covid-19. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan, perubahan postur APBN 2020 tercermin dari pelebaran defisit fiskal ke level 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kepala BKF, Febrio Kacaribu menjelaskan, landasan hukum perombakan APBN mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan sebagai UU Nomor 2 Tahun 2020. Sebab, dalam menjaga perekonomian di tengah situasi yang tidak normal diperlukan kecepatan dalam memberikan landasan hukum.
“Kalau bisa disahkan, waktu tidak lama, seminggu dua minggu kita sudah punya 3 postur,” ujarnya dalam video conference, Kamis (4/6).
Febrio menjelaskan, adapun ketiga postur tersebut, pertama APBN yang dijalankan sebelum adanya wabah Covid-19, kedua postur sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2020, dan ketiga adalah postur perubahan atau revisi Perpres 54 tahun 2020.
Febrio menerangkan, sebenarnya pemerintah tidak perlu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah postur APBN. Namun, dalam situasi saat ini, pemerintah berhati-hati dan memilih melibatkan berbagai pihak.
“Terakhir rapat kerja dengan Komisi XI pada 2 Juni 2020, dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam, kita dengarkan semua aspirasi dari kontituen, dari teman-teman di DPR,” terangnya.
Dia menambahkan, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan selama vaksin Covid-19 belum ditemukan. Sebab, selama vaksin tersebut belum ada, segala aspek kehidupan masih diliputi ketidakpastian.
“Kalau vaksin belum ditemukan kita masih akan hidup dalam ketidakpastian itu. Makanya kita sambil berusaha mengurus Covid-19, kemudian gimana dampak terhadap sosial, terhadap pekerja informal, kemiskinan, tingkat pengangguran seperti apa, kemudian secara sosial kita akan berubah pastinya,” pungkasnya. (jpc)
