BUKITTINGGI, METRO
Pernyataan sikap Pemko Bukittinggi untuk keluar dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II Provinsi Sumbar menjadi perhatian banyak pihak, termasuk di kalangan akademisi. Dengan komitmen tersebut, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dipercaya sebagai narasumber webinar, bertajuk “Relasi Negara dan Karakter Kewarganegaraan Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19”. Webinar Internasional itu, dilaksanakan, Sabtu (30/05), diikuti sekitar 3000 partisipan itu.
Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Dr Ganefri MPd PhD saat membuka Webinar Internasional itu menyampaikan, banyak prediksi yang bermunculan kapan covid ini akan berakhir, tapi tidak ada yang bisa memastikan wabah virus ini akan berakhir. Oleh karena itu perlu ada terobosan baru yang akan dilakukan.
“Saya melihat Wali Kota Bukittinggi sudah membuat kebijakan baru, membuat terobosan baru, mudah-mudahan ini juga menjadi masukan bagi pemerintah daerah atau kota yang ada di Sumatra Barat dan juga di Indonesia bagaimana langkah – langkah yang diambil dalam penanganan covid ini,” ujar Ganefri.
Ganefri mengatakan, bekerja dari rumah atau PSBB atau apapun bentuknya saat ini dalam PSBB, harus ada solusi baru, agar warga dapat kembali bergerak. Bagaimana semua sektor publik bisa diaktifkan tidak hanya di sektor ekonomi, karena sektor pendidikan juga mengalami degradasi yang cukup tinggi termasuk juga dari sisi operasional dari pelaksanaan pendidikan tinggi itu sediri.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan, hal dan langkah-langkah serta kebijakan yang dilakukan Pemko Bukittinggi dalam penanganan Covid-19 yang diawali sejak ditemukannya kasus warga yang diduga terinfeksi Covid-19, 16 Maret 2020.
Gerak cepat Pemko Bukittinggi dalam penanganan Covid -19 ini antara lain dengan mengambil kebijakan -kebijakan seperti menutup semua ojek wisata berbayar, meliburkan sekolah dengan study from home Kemudian, merumahkan ASN dengan work from home mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui serta pejabat eselon IV ke bawah, membebaskan retribusi pelayanan pasar dan pasar grosir. Kemdian, pembebasan pembayaran pajak hotel, memberikan bantuan jaring pengaman sosial dalam bentuk pangan, pembebasan reribusi parkir serta pengambilan kebijakan lainnya dalam protokol kesehatan.
Selama masa tanggap darurat diberlakukan, roda perekonomian masyarakat menjadi stagnan, bahkan sejak PSBB diberlakukan hampir sebagain besar sektor ekonomi tidak berjalan. Banyak masyarakat mengalami kekurangan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan dan tidak produktif. Pendidikan anak-anak sangat lama terlantar dan belajar dari rumah dirasa tidak efektif, keluhan dan tuntutan dari ummat yang cukup lama tidak beribadah di masjid dan dikhawatirkan kesulitan ekonomi masyarakat akan berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
“Apabila roda perekonomian terlalu lama lumpuh maka untuk membangkitkan kembali membutuhkan waktu yang relatif lama dan daya ungkit yang besar karena sudah sangat banyak badan – badan usaha maupun perorangan yang collaps dan kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat juga berpotensi untuk terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk itu perlu dilakukan pelonggaran kepada masyarakat untuk beraktifitas, kita kurangi kecemasan warga sehingga warga dapat memulai kembali aktifitas untuk memperbaiki ekonominya namun tentunya tetap dengan protocol kesehatan yang ditetapkan,” ungkap Ramlan.
Kemudian Wako juga menyampaikan bahwa kebijakan untuk tidak melanjutkan PSBB, berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi dan sosial yang antara lain berdasarkan evaluasi terhadap kasus pasien terkonfirmasi positif di Kota Bukittinggi, hasil tracking yang dilakukan sebagian besar tidak terjadi penularan kepada orang yang pernah bersentuhan, kasus pasien terkonfirmasi positif sebagai besar adalah OTG dan berhasil disembuhkan.
Webinar Internasional 3 negara menghadirkan praktisi dan akademisi dari Malaysia, Australia dan Indonesia yang digagas Prodi Pendidiakn Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Fakutas Ilmu Sosial UNP, menghadirkan nara sumber Wako Ramlan Nurmatias, Prof. Dr. Ismet Fanany,M.Sc, Prof. Madya Dr.Nadrajan Thambu, Dr. Shasitaran Raman Kutty dan Prof.Dr. Azwar Ananda MA serta Dr Suryanef MSi selaku master of ceremony (MC). (pry)
