SAWAHAN, METRO
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menyayangkan adanya kerumunan warga dalam mengambil bantuan langsung tunai di kantor Pos Padang. Pasalnya, kerumunan tersebut telah melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diberlakukan di Sumatera Barat saat ini.
“Apa yang saya khawatirkan dan juga telah disampaikan Komisi I saat rapat tim Covid-19 di DPRD Padang beberapa waktu lalu terjadi juga,” kata kader Gerindra ini, Minggu (17/5).
Elly mengharapkan pembagian bantuan harus dikembalikan ke skema awal seperti yang direncanakan pemerintah. Dimana petugas pos yang mengantarkan ke rumah masyarakat. Bukan malah masyarakat yang ke kantor pos. “Jangan sampai kantor Pos jadi penyebaran Covid-19 karena lemahnya jaga jarak dan lain-lain,” tukasnya.
Ia mengatakan proses pengambilan ke kantor Pos ini tidak dievaluasi lagi tapi di hentikan. Kemudian langsung diganti ke konsep awal, yaitu diantar ke rumah- rumah oleh RT/RW setempat.
“ Kerumunan di kantor Pos itu memicu naiknya penyebaran Covid-19 ini. Apalagi sekarang Kota Padang mempunyai angka yang tinggi terhadap penyebaran virus ini,” ucap mantan Ketua DPRD Padang ini.
Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar tetap mematuhi aturan PSBB tahap kedua yang masih diberlakukan. Mari bersama-sama saling mendukung agar pemutusan mata rantai penyebaran virus ini bisa berjalan dengan baik dan berharap virus corona ini segera berakhir di Kota Padang.
“Tak dipungkiri semua kita pastinya sudah capek dengan wabah Covid -19 ini, apalagi para petugas medis kita, para petugas gugus depan Covid-19 di Kota Padang. Dampak ekonomi bagi masyarakat sangat berpengaruh sekali, semuanya terdampak, begitu juga dengan aktivitas pemerintahan maupun swasta,” sebutnya.
Sebelumnya, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pos di Jalan Bagindo Aziz Chan, Jumat (15/5). Sidak ini untuk melihat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos yang diperuntukan untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 lewat kantor Pos Padang.
Adanya kerumunan dalam pembagian ini, membuat Mahyeldi meradang. Sebab kondisi ini tidak sesuai dengan kesepakatan terhadap protokol kesehatan. Mahyeldi yang didampingi Kasatpol PP Padang, Alfiadi langsung memanggil pihak Pos.
Dalam sidak itu, Mahyeldi meminta protokol kesehatan tetap diterapkan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan menindaklanjuti dari hasil pertemuan beberapa waktu yang lalu antara Pemko Padang dengan pihak Pos terkait penyaluran bantuan dari Kemensos yang melanggar protap-protap pencegahan dan memicu kerumunan.
Mahyeldi pada kesempatan tersebut menekankan pentingnya menjaga protokol kesehatan Covid-19 dalam proses penyaluran bantuan. Ia meminta pihak pos tidak membuat kerumunan di saat pembagian BLT.
Dihadapan ratusan warga Padang yang lagi menuggu antrean, Mahyeldi mengimbau dan mengatur masyarakat agar menerapkan pola-pola pencegahan. “Jangan sampai di kantor pos ini pula di saat pengambilan bantuan sosial, masyarakat kita tertular oleh Covid-19,” kata Mahyeldi.
Kasatpol PP Padang, Alfiadi akan membantu mengerahkan personelnya ke lokasi pembagian. Ini bertujuan mengatur jarak masyarakat dalam proses penyaluran bantuan dari Kemensos tersebut.
“Kita siagakan personel di kantor-kantor pos, seperti Kantor Pos Jalan Bagindo Asiz Chan dan Kantor Pos Jalan Khatib Padang. Masyarakat yang datang ke Kantor Pos diimbau agar menerapkan Physical Distancing. Hal tersebut dilakukan guna mehindari agar jangan semakin banyak warga kita terinfeksi oleh virus corona,” tukasnya. (ade)
