Balai Kota Padang di Aiapacah, Kototangah.
KURANJI, METRO–Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang telah dibentuk Pemko Padang di 104 kelurahan kini tak terdengar lagi gaungnya sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat di kelurahan melalui usaha simpan pinjam. Disinyalir ratusan koperasi ini kini dalam kondisi tak sehat alias mati suri.
Menurut informasi yang diperoleh POSMETRO Padang dari salah seorang narasumber terpercaya, dari 104 KJKS yang telah dibentuk, hanya 3 KJKS yang sehat dan masih berjalan. Sementara sisanya 101 lagi tidak sehat. Kondisi ini nanti, menurutnya, berpotensi menuai masalah pada pemerintahan. Pasalnya, dalam perjalanannya, KJKS sejak berdiri telah menerima penyertaan dana dari APBD Padang senilai Rp300 juta per KJKS. Bahkan di tahun 2016 ini, KJKS disebut juga dinyatakan menerima penguatan modal dari APBD Padang.
”Samo mambuang pitih ka lawik. Sampai kini KJKS ko ndak jaleh ujuang pangkanyo,” sebut narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Ia menyebutkan beberapa KJKS yang sehat itu, tapi tak pula ingin dipublikasikan. Selebihnya dalam kondisi hidup sagan mati tak ajan. Lembaga tersebut baru dijadikan sebatas tempat peminjaman saja. Setelah meminjam, banyak yang tak mengembalikan.
Di sisi lain, keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di KJKS masih kecil, walaupun telah berbadan hukum.
”Orang maunya minjam saja. Banyak yang tidak mengembalikan karena masyarakat mengangap uang tersebut bantuan dari pemerintah,” katanya.
Pemko Padang melalui SKPD terkait diharapkan lebih serius mengurusi KJKS agar kembali sehat dan mampu menjalankan fungsinya dalam bantuan permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sampai saat ini, menurutnya, masyarakat masih sangat berharap dana pinjaman dari KJKS karena bunganya yang relatif rendah dari pada bunga bank.
”Bunganya cuma sekitar 1,2 persen. Jelas ini sangat membantu. Tapi karena tidak dikelola dengan baik, sekarang banyak yang tak jalan,” sebutnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Imam Bonjol Padang, Dr Ahmad Wira mengatakan cukup mengapresiasi upaya Pemko Padang untuk menyediakan lembaga keuangan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Namun menurutnya, untuk bisa sehat, sebuah lembaga keuangan harus diperkuat dengan tiga unsur. Yakni memiliki SDM yang bagus dalam mengelola keuangan, memiliki sistem pengawasan yang ketat dan didukung oleh teknologi yang maksimal. Hal ini juga berlaku secara umum di setiap lembaga perbankan yang ada.
Di sisi lain, sampai saat ini, sebut Ahmad Wira, dirinya belum pernah melakukan kajian khusus terhadap perjalanan KJKS di Kota Padang. Namun sekilas, menurutnya, masih ada KJKS yang cukup berkembang. ”Rasa-rasanya masih ada yang berkembang baik,” katanya.
Idealnya, kata dia, KJKS harus memiliki sistem pengawasan dan pelaporan secara rutin. Sehingga semua potensi masalah bisa dapat teratasi. Di sisi lain, sampai saat ini, menurutnya, perkembangan KJKS masih terhambat oleh persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa dana dari pemerintah tersebut tidak perlu dikembalikan. Hal ini juga terlihat terjadi dalam program satu sapi satu petani.
”Itu kan sebenarnya dana bergulir. Harus dikembalikan. Tapi terkadang masyarakat kita salah mengartikannya,” kata Ahmad.
Yunisman: Semuanya Sehat
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Yunisman mengatakan, KJKS yang kini berjalan di 104 kelurahan dalam kondisi sehat. Kategori sehat ini bisa disematkan karena koperasi tersebut secara rutin melakukan RAT (rapat anggota tahunan) setiap tahunnya.
”Tak ada masalah. Dari evaluasi kita, semuanya berkembang dengan baik. Mereka rutin melakukan RAT. Jadi bisa kita kategorikan 104 KJKS tersebut dalam kondisi sehat,” sebut Yunisman.
Dalam prosesnya, sebut Yunisman, KJKS adalah milik anggota. Ada tiga unsur dalam KJKS. Yakni, pengurus, anggota dan pengawas. Semua unsur tersebut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap maju dan mundurnya koperasi.
Sebelumnya, kata dia, pada saat berdiri, KJKS ini masing-masing mendapatkan dana Rp300 juta dari dana kredit mikro kelurahan. Dana tersebut menjadi dana awal, di samping simpanan pokok dan wajib anggota. Uang itulah yang kemudian diputarkan dengan bunga rendah. (tin)
