SIJUNJUNG, METRO
Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sijunjung segera menyusul untuk menyisir masyarakat yang belum terakomodir oleh sejumlah bantuan yang telah dikucurkan sebelumnya.
Pemkab Sijunjung sebelumnya telah melakukan refocusing APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat, termasuk pemberian bantuan untuk membantu perekonomian masyarakat ditengah masa pandemi.
Untuk itu sekitar Rp22 miliar APBD Sijunjung dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat yang layak namun belum mendapat bantuan. “Jadi kita mengalokasikan anggaran untuk menyisir masyarakat yang belum terakomodir oleh bantuan yang disediakan kementrian maupun provinsi. Nanti APBD yang mengakomodir,” tutur Sekdakab, Zefnihan AP MSi.
Kepala Bappeda Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir menjelaskan, hal itu merupakan salah satu rumusan dari refocusing anggaran yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. “Ini salah satu hasil refocusing yang dilakukan. Kita berupaya jangan ada masyarakat yang tidak tersentuh bantuan, dan yang akan menerima pastinya yang belum mendapat bantuan apapun,” kata Benny.
Sebelumnya, sebanyak 39 ribu lebih kepala keluarga (KK) di Kabupaten Sijunjung mendapatkan bantuan. Bantuan tersebut berasal dari berbagai sumber diantaranya, Kementrian Sosial, Kemendes PDTT atau BLT DD, dan provinsi dengan total secara keseluruhan sebanyak 39 ribu KK.
Dalam pendataan itu, masyarakat harus membuat pernyataan belum pernah menerima BLT yang diketahui walinagari setempat. Adapun ketentuan penerima BLT dari Pemkab Sijunjung tersebut adalah,
Di luar Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos sebanyak 12.459 KK, di luar penerima PKH sebanyak 7.071 KK, di luar penerima Program Bantuan Sembako Murni Kemensos sebanyak 3.297 KK dan di luar penerima BLT Dana Desa sebanyak 9.922 KK.
Sedangkan, di luar penerima bantuan Pemprov Sumbar sebanyak 5.443 KK dan Diluar penerima bantuan non DTKS Kemensos sebanyak 748 KK.Adapun kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan dari APBD Sijunjung ini adalah masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19 yang terdiri atas;
Kemudian, pekerja di bidang perdagangan dan jasa skala usaha mikro dan kecil. Pekerja dibidang pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan skala usaha mikro dam kecil. Pekerja dibindang pariwisata skala usaha mikro dan kecil. Lalu, pekerja dibidang transportasi skala usaha mikro dan kecil.
Pekerja dibidang industri skala usaha mikro dan kecil. Pekerja dibidang pendidikan (operator, tenaga administrasi dan guru di PAUD, TK, RA, SD, SDMI, SMP dan MTs secara sukarela atau digaji dari dana komite dan BOS) dengan catatan bukan PNS dan THL serta bukan tenaga kontrak. Pekerja yang aktif dibidang keagamaan (pengurus pasantren, pengurus mesjid, musholah dan para Mubaligh). Penduduk yang bekerja sebagai pemulung. Penduduk usia lanjut.
Penduduk penyandang Disabilitas, Penduduk yang anggota keluarganya terindikasi PDP dan terinfeksi Covid-19. Penduduk lainnya yang terdampak Covid-19.Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten itu tujuannya mengakomodir masyarakat yang belum dapat bantuan apapun. “Artinya diluar angka 39 ribu tadi. Jika ada yang belum dapat bantuan dan memang layak untuk menerimanya silahkan melapor ke kantor walinagari masing-masing untuk pendataan,” terang Benny Dwifa Yuswir. (ndo)
