PADANG, METRO
Meski larangan mudik sudah diberlakukan sesuai dengan Permenhub 25 Tahun 2020, masih banyak masyarakat yang masih nekat menerobos di 10 titik perbatasan Provinsi Sumbar.
Hal itu dikarenakan pemerintah memperbolehkan mudik, namun dengan kriteria tertentu dan masih banyaknya masyarakat yang belum paham dengan aturan larangan mudik.
Hal itu diungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat rapat melalui Video Conference (Vidcon) bersama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan dan Bupati Bogor Ade Yasin terkait percepatan penanganan Covid-19 di Sumbar.
“Larangan mudik di lebaran 2020 kembali jadi perbincangan di tengah pandemi wabah virus corona atau Covid-19. Pemerintah membolehkan mudik, namun dengan kriteria tertentu untuk melengkapi aturan larangan mudik yang sudah dulu dikeluarkan,” ungkap Irwan Prayitno.
Irwan menjelaskan, masalah yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang kurang memahami aturan larangan mudik. Masalah lain yang muncul seperti masyarakat yang tetap nekat menerobos di 10 titik perbatasan dengan dalih bermacam masalah di beberapa daerah, ada yang berhasil, ada yang tidak.
“Meskipun Permenhub 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah, dan Surat Edaran (SE) 4/2020 yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang kriteria pembatasan perjalanan krang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, ternyata masih ada juga masyarakat yang masih bandel ingin masuk ke wilayah Sumbar, walaupun ada larangan untuk mudik,” jelas Irwan.
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, larangan mudik sendiri baru diumumkan pada 1 Mei 2020 setelah terbitnya Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
“Pemerintah tetap dengan tegas melarang kegiatan mudik untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Mudik tetap dilarang, tidak ada perubahan atas hal itu. Yang tengah kami lakukan adalah menyusun Surat Edaran dari Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian sebagai aturan turunan dari Permenhub 25 Tahun 2020,” kata Moeldoko.
Sementara, terkait boleh mudik dengan kriteria tertentu, Pemerintah lalu merencakanan untuk mengizinkan mudik, namun dengan kriteria tertentu. Hal tersebut akan akan diatur dalam regulasi turunan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Aturan tersebut akan mengatur jenis masyarakat yang diperbolehkan untuk pulang kampung selama larangan mudik diterapkan.
“Aturan ini dirancang sesuai dengan masukan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam hal ini, Kemenhub disarankan untuk memberikan pengecualian pergerakan orang dengan kepentingan khusus. Dengan demikian, Kemenhub memutuskan untuk kembali memperbolehkan seluruh moda transportasi angkutan penumpang beroperasi penuh,” jelas Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, pelayanan pemulangan tenaga kerja yang di PHK atau habis masa kontraknya harus melewati syarat utama yaitu wajib rapid test sebelum naik pesawat atau menggunakan transportasi lainnya.
“Demikian juga sebaliknya jika ada pesawat yang berangkat dari Soekarno Hatta menuju BIM maka wajib di Jakarta dilakukan rapid Test terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pelaku perjalanan dalam kondisi sehat, minimal dengan menunjukkan hasil rapid tes dengan hasil Non Reaktif atau negatif,” pungkas Moeldoko. (rel)
