PASBAR,METRO
Di Tahun 2020 ini sudah dipastikan Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) tidak memiliki lagi anggaran untuk pembangunan fisik, dikarenakan banyaknya anggaran terkuras untuk penanganan pandemi Covid-19.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi DPRD Pasbar, dengan pemerintah kabupaten setempat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di kantor DPRD kemarin.
“Kita perlu kepastian apakah memang tidak ada kegiatan fisik ke depannya. Kami ingin mendengarkan kepastian ini,” kata Ketua Komisi III DPRD Pasbar, Baharuddin R saat rapat koordinasi di gedung DPRD Pasbar.
Baharuddin mengatakan, jika memang tidak ada lagi pembangunan fisik, maka Pemkab Pasbar dapat transparan menjelaskan anggaran itu digunakan guna penanganan Covid-19 dan untuk apa saja.
“Jika memang tidak ada lagi pembangunan fisik, tolong perjelas kemana anggaran yang digeser atau direcofusing digunakan,” tegasnya.
Ia menekankan, agar Pemkab Pasbar khususnya Dinas Sosial memakai jaringan perangkat yang ada sampai ke tingkat nagari dan jorong dalam mendata keluarga yang akan memperoleh bantuan terdampak Covid-19.
“Jika data tidak jelas nantinya akan semberaut dan akan banyak masyarakat tidak mendapat bantuan. Makanya gunakan jaringan perangkat yang ada sampai ketingkat jorong,” ujarnya.
Hal senada di katakan Ketua Komisi IV DPRD Pasbar Adriwilza, nampaknya Pemkab Pasbar kurang tranparan dalam pengelolaan anggaran Covid-19, padahal pihaknya telah mengangarkan untuk Covid sekitar 19 miliar.
“Kita ingin tahu sampai dimana, anggaran itu di gunakan dan berapa tingal uang tersebut,”Kita perlu tahu kemana saja anggaran itu di belanjakan, kami memiliki hak dalam pengawasan,” terangnya.
Jangan sampai, ada anggaran ini, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berguna bagi masyarakat Pasbar terkait penanganan Covid -19 ini.
“Kami miris sekali mendengar berita, tiap hari di Indonesia ini, makin naik angka masyarakat yang terkena Covid-19. Untung saja di Pasbar belum ada pertambahan, semoga Pasbar terhindar dari wabah ini,” terang Adriwilza.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasbar, Teguh Suprianto membenarkan, untuk kedepanya pembangunan fisik tidak ada lagi selain pembangunan Masjid Agung yang sudah tender dan pembangunan RSUD yang multiyear.
“Anggaran kita banyak dipotong pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19. Selain itu juga kita anggarkan untuk Covid-19,” katanya.
Ia menyebutkan untuk pendapatan daerah yang awalnya Rp1,2 triliun lebih berkurang menjadi Rp1,096 triliun atau anggaran pendapatan berkurang sekitar Rp185,8 miliar.
“Anggaran inilah yang diambil dari kegiatan rencana fisik yang ada. Sehinga anggaran fisik kedepannya tidak ada lagi termasuk pokok pikiran (pokir) DPRD,” tambahnya.
Ia menjelaskan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang awalnya Rp 142,9 miliar saat ini tinggal Rp 85,4 miliar atau kurang Rp 57,5 miliar.
Dana perimbangan yang awalnya Rp 956 miliar lebih saat ini berkurang menjadi Rp828 miliar lebih atau turun sekitar Rp 127 miliar lebih.
Belanja langsung yang awalnya Rp650 miliar lebih dan saat ini Rp449 miliar lebih atau berkurang sekitar Rp 200 miliar lebih.
Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat dipotong Rp 66,2 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong Rp 67,1 miliar tinggal untuk anggaran bidang kesehatan dan pendidikan sekitar Rp 80 miliar dan ditambah non fisik seperti sertifikasi guru, tunjangan, KB dan lainnya sekitar Rp193 miliar.
“Dengan demikian pembangunan fisik tidak ada kedepannya kecuali pembangunan Masjid Agung dan RSUD,” katanya. (end)
