Ilustrasi
RASUNA SAID, METRO–Meski Indonesia sudah 70 tahun merdeka, pemerintah masih belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Di Kota Padang, angka kemiskinan tercatat 187.862 jiwa. Angka yang cukup fantastis.
Penelusuran POSMETRO, Selasa (18/8) di Kelurahan Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan, masih terlihat rumah-rumah kecil yang hanya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk. Mar (57), salah seorang warga mengatakan, hidup di zaman sekarang sangat susah untuk mendapatkan sesuap nasi.
”Hidup zaman sekarang sangat susah, terkadang dalam sehari saya tidak mendapatkan apa-apa, saya terpaksa melakukan pekerjaan serabutan untuk menyambung hidup,” ujar Mar kepada POSMETRO, Selasa (18/8).
Ia menambahkan, jika harga kebutuhan pokok sehari-hari sudah semakin mahal. ”Walaupun saya sudah mendapatkan beras raskin, tapi untuk membeli lauk pauk sekarang serba mahal,” tutur warga RT 1 RW 3 ini.
Menanggapi hal tersebut, Akhsanul (56), ketua RT 1 RW 3 Pasagadang, mengatakan jika masih banyak warganya yang berada di bawah garis kemiskinan. ”Kalau kelas menengah ke bawah ada sekitar 99 %, namun untuk halnya yang miskin sekitar 40 % dari 77 KK yang ada di RT ini,” kata Akhsanul.
Akhsanul mengatakan mayoritas warga yang berada di sekitar Pasagadang bekerja sebagai buruh pabrik dan tukang bangunan. ”Bantuan dari pemerintah memang ada untuk KK miskin, namun data tersebut masih data lama yang dipakai hanya 15 KK dan data tersebut sejak tahun 2011 masih sama,” tuturnya.
Ia menjelaskan seharusnya lebih dari 15 KK yang berada di bawah garis kemiskinan, soalnya ada orang yang ketika tahun 2011 yang lalu menerima bantuan raskin tapi pasti sekarang datanya sudah berubah. ”Soalnya kan ada orang yang miskin pada tahun 2011 tapi sekarang tidak miskin begitu juga sebaliknya,” tambahnya.
Sementara Lurah Pasagadang Yusmiati mengungkapkan, jika dari 24 RT dan 6 RW di Kelurahan Pasagadang, total KK miskin yang menerima bantuan raskin sekitar 185 KK. ”Namun data tersebut adalah data lama dan saya yakin sekarang pasti sudah banyak berubah, bisa meningkat atau pun turun,” tutupnya.
Angka Kemisikinan
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) melalui Kabid Bantuan Jaminan Sosial (Bajamsos), Apedisnita menyebutkan, angka kemiskinan merupakan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN) Padang 2015.
Dinsosnaker melalui Kasi Kesos Kelurahan dan Kecamatan sedang melakukan verifikasi kembali terhadap data kemiskinan. Verifikasi dilakukan dengan mengacu pada Permensos No 146 tahun 2013 tentang Kriteria Fakir Miskin.
Dalam Permensos dinyatakan bahwa, warga miskin memiliki ciri-ciri tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pengeluaran sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. Mengalami kesulitan berobat ke tenaga medis, kecuali ke Puskesmas atau lembaga yang disubsidi pemerintah.
Kemudian, tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk satu anggota rumah tangga, hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu, kayu, tembok dengan kondisi rendah, termasuk tembok yang sudah usang dan berlumut atau tembok tidak diplaster, kondisi lantai terbuat dari tanah, kayu, semen, keramik dengan kondisi tidak baik dan berkualitas rendah.
Selain itu, atap rumah warga yang bersangkutan terbuat dari ijuk, rumbia, genteng, asbes dengan kondisi tidak baik, mempunyai penerangan bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran, luas lantai rumah kurang dari 8 m2, mempunyai sumber air minum dari sumur atau mata air tak terlindungi.
Jika masih ada masyarakat yang memiliki cirri-ciri fakir miskin, tapi belum terdata, maka Dinas Sosial Padang akan menghimpunnya lagi sebaga data usulan tambahan untuk kemudian dilaporkan ke tingkat pusat.
Namun iapun tak menjamin bahwa data masyarakat hasil verifikasi tersebut akan masuk sebagai penerima berbagai program pemerintah pusat. Seperti mendapatkan kartu pintar, kartu sehat dan lainnya. ”Tugas kita hanya mendata ulang dan kita berikan lagi ke pusat,” ujarnya.
Saat ini, untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Padang, Pemko telah meluncurkan berbagai program. Seperti bedah rumah, pemberikan kredit usaha bersama (KUBE) dan berbagai program bantuan lainnya. (cr11/tin)
