Terkait persoalan penyebaran virus Corona yang masih menghawatirkan, Komisi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sejumlah Rapat Kerja bersama mitra kerja pemerintah daerah. Dalam pembahasan tersebut, komisi III tidak hanya membahas bagaimana tindak lanjut upaya memperlambat penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Sumbar. Akan tetapi juga upaya percepatan pencairan bantuan langsung untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.
DPRD meminta pemerintah provinsi (Pemprov) segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah disepakati Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK). Dengan kondisi saat ini, pemerintah seharusnya jangan hanya larut dengan sistem pendataan, sementara warga sudah banyak yang membutuhkan bantuan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal, mengatakan, pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumbar sudah berjalan efektif sejak 22 April 2020 lalu, sementara bantuan langsung tunai untuk rakyat yang terdampak wabah Covid -19 belum juga di cairkan.
Karena itu pihaknya minta Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Sumbar agar segera mencairkan bantuan tersebut kepada warga yang bernar-bernar terdampak wabah Corona.
“Sudah beberapa hari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumbar. Bantuan belum juga dibagikan. Tunggu apa lagi, dana sudah standby. Pendataan sudah pula dilakukan. Jangan sampai menunggu warga kelaparan baru dicairkan, “ ungkapnya.
Afrizal melihat kerja tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar kurang maksimal dengan belum adanya tanda-tanda bantuan langsung tunai tersebut akan segera dicarikan. Apalagi salah satu tujuan PSBB diberlakukan, untuk membatasi pergerakan atau aktivitas masyarakat di luar rumah.
“Rakyat di suruh di rumah saja, tapi hak rakyat untuk mendapatkan BLT belum ada tanda-tanda. Aparatur pemerintah masih sibuk mendata terus, entah sampai kapan siapnya. Karena itu pula, wajar pula kiranya rakyat dengan sangat terpaksa keluar rumah cari makan,” ujar Afrizal.
Dijelaskan, Pemprov juga beberapa kali rapat dengan DPRD untuk merealokasi dana APBD Sumbar untuk penanganan Corona. Setidaknya ada Rp600 miliar, dialokasikan untuk ini, termasuk bantuan kepada masyarakat terdampak wabah Corona. Sudah masak dana ini untuk sektor penanganan Corona tersebut.
Tapi sampai saat ini, masyarakat belum mendapatkannya. Masih berupa janji-janji manis yang disampaikan pejabat pemerintah kepada mereka. “Segeralah cairkan wahai gubernur, bupati, walikota. Jangan sampai amarah masyarakat memuncak. Kalau ada kekurangan atau belum lengkap, bisa disusul. Plafon peruntukannya kan sudah ada di SK Gubernur,” sebutnya.
Afrizal mengaku, kalangan parpol, ormas, orsos sudah turun ke lapangan membagikan sembako kepada warga terdampak wabah Corona, termasuk jajaran Partai Golkar. Tapi di lapangan, banyak yang tidak tercaver, karena keterbatasan anggaran sehingga yang terdampak banyak.
Dia berharap Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar bersama jajarannya, untuk bersungguh-sungguh, ikhlas dan hati tulus menyalurkan bantuan BLT tersebut, termasuk upaya lain dalam rangka pelaksanaan PSBB sesuai harapan bersama.
“Sekarang, sepertinya PSBB urang, PSBB pula awak. Kok imbauan, selebaran, spanduk hampir di semua titik dipasang. Tapi ini butuh ketulusan dan keikhlasan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar. Meminta dengan penuh harap saya kepada gubernur, bupati, Walikota untuk bergerak cepat, ikhlas dan tulus,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyampaikan dari data Pemprov Sumbar, yang akan menerima bantuan itu total 1.032.188 kepala keluarga (KK). Jumlah itu terdiri, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 178.754 KK. Kemudian, penerima bantuan sembako pemerintah pusat sebanyak 245.870 KK.
Sejalan dengan itu, juga akan disalurkan kartu prakerja sebanyak 74.720 dari jumlah target penerima. Sebanyak 250.000 penerima bantuan dari Kementrian Sosial.
Ditambah dengan 162.674 KK dari Kementrian Desa. Hanya saja, khusus bantuan ini Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Kota Solok tidak mendapatkan bantuan Kemendes, maka penerima bantuan kurang dari 63.75 persen dari jumlah tersebut.
Setelah itu baru bantuan dari Pemprov Sumbar sebanyak 119.970 KK. Khusus bantuan dari kabupaten/kota diserahkan pada kabupaten/kota. Semua bantuan diberikan secara terpisah. Jika sudah menerima PKH mereka tidak menerima bantuan lain, seperti bantuan bantuan Pemprov dan kabupaten/kota. Begitu juga sebaliknya, masuk dalam data penerima dari Pemprov tidak menerima bantuan lainnya.
Dipaparkannya, jumlah KK di Sumbar sebanyak 1.619.000 KK. Jumlah itu terbagi sebanyak 1.032.188 KK penerima bantua (Diluar bantuan kabupaten/kota-kabupaten/kota tentukan sendiri).
Kemudian sebanyak 163.952 KK tidak terdampak dengan rincian, ASN, TNI, POLRI, Pensiunan (Karena masih menerima gaji) sebanyak 134.666 KK. Masyarakat mampu (wiraswasta) sekitar 29.286 KK.(*)
