Komisi II DPRD Provini Sumatera Barat melakukan Rapat Kerja (Raker) bersama mitra kerja pemerintah daerah membahas tentang antisipasi ketersediaan sembako untuk masyarakat Sumatera Barat terkait ancaman virus Corona ( Covid-19) yang masih terus menghantui masyarakat Sumbar.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi II menyampaikan beberapa hal penting kepada pemerintah Sumatera Barat. Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan idul fitri.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano menyampaikan berbagai permasalahan yang muncul imbas dari merebaknya virus Covid -19 yang dirasakan masyarakat saat ini, seperti menurunnya daya beli masyarakat, banyak produk-produk UMKM dan IKM yang menumpuk dan tidak bisa dipasarkan, kemudian anjloknya harga sejumlah hasil pertanian masyarakat.
Kerena itu, produksi komuoditi pangan dalam daerah harus ditingkatkan secara kualitas maupun jumlah untuk menjaga ketersediaan sembako jelang masuknya bulan suci Ramadan dan hari Raya Idul Fitri.
Kemudian, untuk komuditi seperti gula juga harus menjadi perhatian jelang Ramadhan jangan sampai terjadi penimbunan. Dengan kondisi eknomi Sumbar yang mulai melemah saat ini, masyarakay juga juga sangat dikwatirkan adanya kenaikan harga. “Hal ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jika produksi menurut harga akan naik,,” katanya.
Beberapa poin penting hasil rapat Komisi II dengan mitra kemarin, seperti stok pangan untuk tiga bulan kedepan yang diproduksi masyarakat seperti beras, jagung, bawang, cabe, sayur, ikan, daging, telur, dipastikan cukup. Begitu juga bahan pangan yang tidak diproduksi di Sumbar seperti gula, bawang putih, minyak goreng dan sebagainya. Untuk gula akan didatangkan 1.000 ton, minggu depan.
Mengantisipasi agar masyarakat tidak keluar rumah, pemerintah Sumbar juga membuat aplikasi pasar online. Dinas Pangan sudah menyiapkannya dengan bekerjsama dengan ojol.
Terkait dengan banyaknya masyarakat pekerja formal yang terdampak covid-19, Ketua Komisi II DPRD juga meminta perusahaan menjadikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai opsi terakhir ketika menghadapi dampak ekonomi akibat COVID-19.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar mencatat ada sekitar ribuan pekerja yang dirumahkan akibat dampak Covid-19 dan ratusan pekerja juga terkena PHK.
“Pekerja formal yang terdampak per 4 April 2020 sebanyak 6551 orang, dirumahkan 6157 dan PHK 398 orang. Per hari kemaren pekerja formal terdampak telah lebih dari 7000 orang.” jelasnya.
Menurut dia, walapun dalam kondisi darurat, perusahaan harus mematuhi Undang-undang nomor 3, Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Ia mengatakan regulasi ini mengatur tahapan kebijakan yang harus dijalankan dan kewajiban perusahaan untuk keadaan darurat.
“Bagi yang dipecat, hak mereka harus diberikan seperti uang pesangon dan uang jasa. Kondisi ini darurat namun peraturan undang-undang harus dilaksanakan,” katanya.
Banyak produk-produk UMKM dan IKM yang menumpuk dan tidak bisa dipasarkan, menurutnya pemerintah perlu hadirnya untuk membeli dan membantu pemasarannya seperti telur ayam, madu lebah, gula aren, serai wangi dan lainnya, sehingga UMKM dan IKM tetap survival.
Terakhir, terkait dengan bantuan terhadap masyarakat terdampak sebanyak 15% dari DTKS sebanyak 359.857 orang. “ Apabila dibantu 200.000 per orang selama 3 bulan, diperlukan dana Rp. 215.9 M,” pungkasnya. (*)
