PADANG, METRO
Kasus pengerusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau (mangrove) di Kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI, Kabupaten Pesisir Selatan (Pesel), yang menjerat Wakil Bupati (Wabup) Pesel Rusma Yul Anwar, hingga kini masih berlanjut. Meskipun kasus tersebut, telah mempunyai hukum pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, namun hingga kini perkara tersebut belum tuntss, sehingga berlanjut hingga ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumbar.
Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum dari Rusma Yul Anwar, membenarkan bahwa, Rusma Yul Anwar, mengajukan banding ke PT Padang. “Ya yang bersangkutan memang, mengajukan banding ke PT Padang,”kata kuasa hukumnya, Vino Oktavia, saat dihubungi via ponselnya, Sabtu (18/4). Meskipun demikian, dirinya bersama dua rekannya yang tergabung dalam tim, pada saat mendapingi Rusma Yul Anwar waktu persidangan lalu, kini tidak lagi didampingi. “Saya tidak lagi menjadi kuasa hukumnya,”ujar Vino.
Memandang hal tersebut, ketua Badan Peneliti Indenpenden (BPI) Sumbar (Sumbar) M. Husni angkat bicara. Ia menjelaskan, terhadap kasus tersebut, memang telah terjadi kerusakan, hutan mangrove. “Mengapa dalam sidang tersebut, hanya terdakwa saja yang terjerat hukum, sedangkan terdakwa lainnya tidak terjerat hukum, ada nama- nama orang besar lain yang berada di pusaran pengerusakan hutan mangrove di Pessel,” jelas Husni.
Ia menyebutkan, dalam putusan dari majelis hakim, Rusma Yul Anwar terbukti pada dakwaan kedua, dan memerintahkan untuk segera ditahan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf K, dan mengapa tidak ditegaskan sesuai pasal 197 ayat 3, agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa dilakukan penahanan. “ Perlu diketahui juga, Kasus ini tidak ada unsur kebencian, maupun unsur politik, karena sebelumnya pada waktu Hendra Joni dan Yul Anwar mencalon, kedua membacakan visi misi, tentang menindak tegas pelaku perusak lingkungan, itu sudah dikatakan pada sewaktu maju di Pilkada oleh Bapak Yul Anwar disaksikan masyarakat. Jadi tidak benar kasus ini ada muatan politik,” kata Husni.
Ia berharap, agar hukum ditegakkan sehingga tidak, berat sebelah. “Masih ada tersangka lain yang harus terjerat hukum, kami meminta hukum itu, benar-benar adil, dan aparat penegak hukum bisa menegakkan keadilan tidak tebang pilih,” pinta Husni.
Sementara itu, pengamat hukum lingkungan Dr Rudi Candra berpendapat, setiap yang melakukan perusakan lingkungan hendaknya bertanggungjawab atas tindakan tersebut.
Menurutnya, bertanggungjawab terhadap hukum dan lingkungan itu sendri. “Maksudnya, karena perbuatan tersebut, perbuatannya merusak rantai sistem lingkungan. Dalam proses hukum tentu yang terbukti dan yang melakukan kegiatan yang berdampak dan tak sesuai Undang-Undang yang di tindak,”sebut Rudi.
Rudi menyampaikan, sebaiknya memang harus adanya penahanan. Mungkin sesuai dengan pertumbgan majlis, jika pihak yang merasa tdak puas sebaiknya ajukan langkah hukum.
“Kasus ini, secara fakta adalah perihal akibat perbuatan yang menyampingkan aturan. Tetapi tersangka adalah pejabat yang lahir dan hadir dari pesta politik, maka ada yang bernalar sendri,” kata Rudi
Sementara itu, direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar, Uslaini, saat dimintai tanggapannya, terkait kasus tersebut, enggan untuk menjawab banyak. “Saya belum bisa berkomentar banyak, saya mau lihat dulu salinan putusannya,”ujar Uslaini.Sebelumnya, Rusma Yul Anwar divonis satu tahun, denda Rp1 miliar dan subsider 3 bulan, oleh PN Kelas IA Padang. Putusan pada tingkat pertama tersebut, lebih ringan dari tuntutan JPU yakninya, empat tahun denda Rp5 miliyar dan subsider 12 bulan kurungan
Dalam dakwaan JPU dijelaskan, kejadian ini bermula pada Mei tahun 2016 hingga 2017. Terdakwa membeli sebidang tanah pada seluas tiga hektar, pada tahun 2016. Dua bulan kemudian dimulailah pembangunan di kasawan Mandeh dan pelebaran jalan serta perairan laut, dari satu meter menjadi empat meter, yang panjangnya sekitar tiga puluh meter.
Terdakwa telah memerintahkan seseorang untuk meratakan bukit, dengan tujuan pendirian penginapan. Dimana terdapat dua lokasi pengerusakan mangrove. Pertama ukuran dengan panjang 12 meter dan lebar 75 meter. Dan kedua dengan ukuran panjang 75 meter dan lebar 12 meter, pada bukit yang diratakan yang telah berdiri empat bangunan.
Dilokasi tersebut, sudah dibuat fasilitas jalan dan pembangunan perumahan. Dimana aktifitas berdampak dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan data lapangan dan citra satelit, kerusakan yang ditimbulkan yakninya matinya mangrove saat pelebaran sungai, seluas 3.029 meter atau luas 0,3 hektar. Pelebaran sungai dititik lain mengakibatkan rusaknya hutan. Kemudian hutan mangrove ditimbun tanah seluas 0,39 meter. Sehingga total luas hutan mangrove yang rusak sekitar 7.900 atau 0,79 hektar.
Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tanpa izin lingkungan diareal perbukitan. Dimulai dari pembukaan lahan, pembuatan jalan menuju bukit, serta pemerataan bukit. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 98 UU RI No 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pasal 109 UU RI Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup.(cr1)
