PADANG, METRO
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Sekjend) DPD RI, Reydonnyzar Moenek mendukung pemerintah daerah (Pemda), yang melakukan restrukturisasi dan realokasi APBD 2020, sebagai upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan penularan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, restrukturisasi dan realokasi APBD dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Permendagri No 20 Tahun 2020. “Restrukturisasi dan realokasi APBD dilakukan melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT), dapat dilakukan dengan berpedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid19 di Lingkungan Pemerintah Daerah,” ujar Donny Moenek, sapaan akrab Reydonnyzar Moenek, kemarin.
Donny Moenek yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri menambahkan, berpedoman kepada Permendagri tersebut, maka pergeseran anggaran untuk belanja-belanja yang tidak perlu, dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dibolehkan dan dimungkinkan.
Bahkan, menurutnya, juga sudah ada surat edaran bersama Mendagri dengan Menteri Keuangan yang mendorong fungsi refocusing dan realokasi anggaran.
“Seperti belanja barang dan jasa dan pos-pos belanja pegawai, dan honor, tapi yang belum terserap, dalam hal soal langkah antisipasi, pencegahan dan keperluan umum dan publik, dalam penanganan dan mengatasi dampak Covid-19 ini,” terang Donny Moenek yang pernah menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sumbar ini.
Verifikasi Data Masyarakat Penerima Bantuan
Terkait dengan bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 ini. Donny Moenek juga mengimbau pemerintah daerah, agar dalam menetapkan data masyarakat penerima bantuan, seyogyanya harus ada proses verifikasi terhadap keabsahan data penerima bantuan.
“Verifikasi ini penting dilakukan, untuk keabsahan data masyarakat yang pantas dan layak menerima bantuan jaring pengaman sosial ini. Kalau mau harus ada konfirmasi dari RT dan RW dan lurah dalam melakukan fungsi verifikasi,” ujar Pamong Senior ini.
Donny Moenek menegaskan, bantuan jaring pengaman sosial ini harus yang berhak menerimanya. Yang perlu dijaga itu, bantuan disalurkan kepada yang layak menerima, jangan sampai yang tidak membutuhkan menerima bantuan.(fan)
