JAKARTA, METRO
Kritik atas kebijakan Kartu Prakerja terus dialamatkan pada pemerintah. Beberapa pihak menyebut bahwa program tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan menjadi celah adanya keterlibatan beberapa pihak untuk ‘bermain’ di dalamnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menegaskan kembali keberadaan kebijakan Kartu Prakerja. Menurut dia, awalnya, program Kartu Prakerja adalah bantuan pembiayaan yang diberikan pemerintah untuk melakukan pelatihan agar mendorong masyarakat Indonesia bisa mendapat pekerjaan maupun berwirausaha.
Namun, seiring dengan perkembangan yang terjadi terkait dengan adanya pandemic Covid-19, ada kebutuhan mendesak dari masyarakat yang direspon oleh pemerintah. ‘’Ada kebutuhan mendesak terkait dengan jaring pengaman sosial untuk mereka yang di-PHK dan dirumahkan,’’ ujarnya dalam video conference, Kamis (16/4).
Dia melanjutkan, jika menggunakan sistem yang normal, maka proses PHK dalam korporasi akan memakan waktu yang sangat panjang. Sama halnya dengan jika menggunakan sistem yang ada pada BPJamsostek yang juga memakan waktu yang lama, dan belum ada program untuk pemerian jaminan kehilangan pekerjaan.
Oleh karena itu, program Kartu Prakerja masuk untuk menyeselesaikan persoalan tersebut. ‘’Konsepnya dirubah, bahwa ini selain juga untuk konsep pelatihan, tapi juga sebagai jaring pengaman sosial,’’ tegasnya.
Meski konsep itu berubah, namun bukan berarti tujuan pelatihan untuk menambah skill menjadi berubah. Justru, fungsi pelatihan itu tetap berjalan dan dipermudah prosesnya. Pria yang juga Ketum Golkar itu melanjutkan, karena menggunakan sistem digital, para pendaftar pun kebanyakan adalah kaum yang melek digital dan anak-anak muda. Sehingga, konsep continue learning pun tetap ada dalam program itu.
‘’Jadi pesannya itu, kami dorong continue learning. Walaupun tantangan yang ada, ini adalah kesempatan untuk belajar, menambah satu skill lagi untuk diberikan juga social safety net atau jaring pengaman sosial,’’ tutur Airlangga.
Dia juga kembali menekankan bahwa pemilihan program pelatihan diserahkan pada peserta. Artinya, masing-masing peserta berhak memilih mana-mana saja program pelatihan yang diinginkan. Misalnya, program pelatihan pariwisata pelatihan bahasa untuk tour guide, pengelolaan manajemen kedai kopi, pelatihan pembukuan yang paling standar, dan masih banyak lainnya.
‘’Jadi itu pilihan yang banyak, pemerintah tidak mengarahkan kemanapun tapi sepenuhnya pilihan masing-masing individu. Dan terkait program Kemnaker, ada yang masuk dalam sisnaker itu juga masuk dalam platform dan dalam program,’’ jelasnya.
Dia menyebut, ada 198 lembaga dari 8 mitra platform digital yang akan menyediakan pelatihan secara digital kepada peserta program Kartu Prakerja. Jumlah pelatihannya sendiri mencapai 2.055 jenis.
Kemudian, lanjut dia, sebetulnya program-program seperti itu adalah program berbayar. Nah, agar mempermudah masyarakat, maka pemerintah pun menyediakan dana bagi peserta agar bisa mengikuti pelatihan itu.
Dia berharap, kondisi sulit yang dirasakan masyarakat pun bisa dijembatani dengan adanya program Kartu Prakerja. Namun, pemerintah tetap melakukan berbagai verifikasi agar program tersebut bisa tepat sasaran.
Misalnya, para penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) tidak bisa ikut dalam program Kartu Prakerja. Ini karena mereka sudah menerima bantuan sosial. ‘’Tapi dari keluarga itu, anaknya bisa ikut pelatihan,’’ imbuhnya.
Selain itu, batas minimal usia yang bisa ikut dalam program tersebut yakni berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang sekolah. Dari kriteria itu, sejumlah kementerian juga sudah memberikan data terkait pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata, BPJS Ketenagakerjaan dan kementerian/lembaga lain. (jpc)
