ADINEGORO, METRO
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade tak memermasalahkan pengunduran jadwal pencoblosan Pilkada dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Pasalnya, saat ini Indonesia sedang diserang pandemi virus corona atau Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir.
Keputusan yang disepakati Komisi II DPR dan pemerintah karena pandemi corona ini, kata Andre sudah sangat tepat. Kalau masih memaksakan jadwal semula, tentu tak akan ada orang yang mau mengurus Pilkada, dan pemilih pun tak akan mau ke TPS (tempat pemungutan suara). Tentunya, akan menjadi masalah dalam tingkat partisiapsi pemilih.
“Kami malah kemarin lebih sepakat kalau diundurnya Maret 2021. Agar dana Pilkada yang telah dialokasikan sekarang bisa digunakan untuk membantu pencegahan penyebaran corona. Tapi kalau memang sudah ketok palu apa boleh buat. Kita doakan saja pandemi ini cepat berlalu dan kondisi normal lagi,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini.
Andre meminta semua kader Gerindra yang tengah berjuang membantu masyarakat mengurangi risiko atau dampak corona, juga tetap menjalankan proses-proses Pilkada. Bukan artinya berkampanye, tapi karena telah diputuskan hanya ditunda 3 bulan, tentu juga harus bekerja keras memenangkan para calon yang sudah atau akan diputuskan.
Andre menyebut, meski Pilkada sudah dipastikan ditunda, para kandidat, ketua partai dan kader-kader partai politik jangan lari dari tanggung jawab bersama memberantas corona di Sumbar dan Indonesia. “Mari bersama kita tetap membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Apa saja yang bisa dilakukan dibantu. Mulai dari masker, hand sanitizer, sembako dan lainnya,” kata Andre.
Andre juga mendesak pemerintah pusat sampai ke daerah, memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Jangan sampai, saat imbauan di rumah, bahkan tidak boleh ke luar dan masuk daerah, ada yang kelaparan. “Kami juga meminta semua pihak saling membantu tetangga masing-masing. Jangan sampai ada yang kelaparan, menunggu wabah mematikan ini berlalu,” katanya.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Hal itu tertulis dalam kesimpulan rapat kerja DPR dan pemerintah, Selasa, 14 April 2020.
Keputusan ini diambil oleh Komisi II dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU akan melaksanakan Rapat Kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan pandemi Covid-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020.
Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, Komisi II mengusulkan kepada Pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan satu periode lima tahun, yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan menjadi bagian dalam perubahan Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perpu. (r)
