PADANG, METRO
Mengingat banyaknya jumlah pasien terkonfirmasi positif virus korona (Covid-19), pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan mengusulkan ke Pemerintahan Pusat agar Kota Padang dan Bukittinggi ditetapkan sebagai daerah penerapan hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. Tujuannya, untuk mencegah adanya penyebaran virus corona yang lebih besar lagi. PSBB juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan corona virus diseases 2019 (Covid-19).
Suatu wilayah baru bisa ditetapkan dalam status PSBB, jika memiliki dua poin, jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, kemudian, ada kesamaan dalam hal pola penyebaran penyakit dengan wilayah atau negara lain.
“Dari hasil kajian kita untuk PSBB, Padang dan Bukittinggi yang mungkin memenuhi syarat. Sementara untuk 17 kabupaten dan kota lainnya dianggap belum memenuhi syarat,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat rapat percepatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 masuk wilayah Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (13/4).
Menurut Irwan Prayitno, untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu saat ini sedang dikaji oleh berbagai pihak termasuk dari Akademisi dan Badan Litbang Sumbar.
Ditambahnya, banyak kategori yang harus dikaji, di antara syaratnya adalah jumlah peningkatan pasien positif Covid-19, dimana hingga kemaren menurut data ada 44 pasien positif Covid-19 di Sumbar dan yang paling banyak adalah Padang dan Bukittinggi.
“Kalaupun ada kabupaten kota lainnya ingin status daerahnya PSBB, agar segera menyiapkan draftnya, kajiannya. Namun untuk kedua daerah tersebut, Pemprov akan memfasilitasi ke Menteri Kesehatan RI agar segera terealisasi,” ungkapnya.
Beberapa kriteria yang harus dipenuhi daerah di antaranya jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB. Selain itu juga harus menyiapkan data-data pendukung di antaranya mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu.
“Yang terpenting pemerintah menyediakan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat karena PSBB membatasi masyarakat untuk ke luar rumah. Perlu adanya jaringan pengaman sosial selama PSBB dilakukan. Insya Allah besok kita rapat lagi. Mudah- mudahan hari ini, Kota Padang dan Bukittinggi siap dan sudah ada persiapan yang matang sehingga besok kita putuskan untuk diusulkan,” ujar Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno menegaskan, Pemprov Sumbar telah menyediakan tempat isolasi ODP atau PDP, totalnya ada 465 tempat tidur dari beberapa gedung di Sumbar. Pihaknya juga telah meninjau tempat isolasi tersebut bersama dinas kesehatan.
“Perkiraan puncak penyebaran virus corona di Sumbar diprediksi terjadi pada bulan Mei 2020. Kemudian mulai menurun pada Agustus,” ulasnya.
Pada hari ini terjadi penambahan positif covid-19 sebanyak 1 (satu) orang yang sekarang lagi dirawat di RS Bhayangkara Padang. Total keseluruhan positif berjumlah 45 (empat puluh lima) orang. Dari 45 orang tersebut 16 orang dalam perawatan intensif, 19 orang isolasi di rumah, 7 orang telah sembuh dan 3 orang meninggal dunia.
Sebelumnya, Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade mendesak Pemprov Sumbar dan Pemko Padang mengusulkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada pemerintah pusat. Hal ini mencermati kenaikan signifikan kasus positif covid-19 yang sudah mencapai angka 44 orang dan 30 di antaranya ada di Kota Padang. Kalau tidak, dikhawatirkan korban akan terus bertambah.
“Dengan meningkatnya pasien terinfeksi corona di Padang, saat ini sudah 30 orang, saya usulkan agar Gub Sumbar @irwanprayitno & Walikota Padang @mahyeldi_sp segera usulkan PSBB ke Pemerintah Pusat. Siapkan APBD utk biayai masyarakat tdk mampu di Padang. Fraksi @Gerindra Padang akan mendukung,” kata Andre dalam twitternya @andre_rosiade, Minggu (12/4) malam.
Andre menilai, PSBB di Sumbar atau di Kota Padang saja sudah memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB yang ditandatangani Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto.
“Kami menilai, saat ini kondisi Kota Padang sudah masuk kriteria, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Apalagi juga ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Saat ini, jumlah orang yang masuk ke Padang juga masih terbuka via darat dan udara,” kata Ketua DPD Partai Gerindra ini.
Andre menyebut, Pemko Padang atau Pemprov Sumbar jangan takut dengan istilah PSBB yang tidak sama persis dengan lockdown atau terkunci habis. “PSBB hanya pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus. Agar tidak terus meluas,” katanya. (r)
