PADANG, METRO
Operasi Keselamatan Singgalang 2020 yang diselenggarkaan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Namun, operasi tersebut dijadikan sebagai operasi kemanusian untuk menangani penyebaran virus corona (Covid-19).
”Dengan dialihkannya menjadi operasi kemanusiaan, Operasi Keselamatan Singgalang tahun ini penindakan turun 160 persen. Tetapi, operasi-operasi sebelum wabah corona, sudah dilaksanakan dengan penindakan terhadap pelanggar,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumbar AKBP Dian Nugraha, Jumat (10/4).
Dian Nugraha menjelaskan, pada tahun ini Ditlantas Polda Sumbar tidak melakukan razia, karena semua kegiatan dialihkan untuk imbauan-imbauan kepada masyarakat, pembagian sarung tangan, masker dan sebagainya.
”Satu lagi, yang penting bagaimana kita menjaga pengawalan Sembako untuk masyarakat, itu yang sangat penting. Menjadi ladang amal bagi kita semua, bahwa Ditlantas menggunakan Operasi Keselamatan Singgalang 2020 sebagai operasi kemanusiaan,” ungkapnya.
AKBP Dian Nugraha menambahkan, Operasi Keselamatan Singalang 2020 dilaksankan selama 14 hari, dimulai 6 April 2020 hingga 19 April 2020. Target operasi tersebut adalah mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif.
”Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang dapat mengakibatkan penularan Covid-19,” tutur AKBP Dian Nugraha.
Dian Nugraha menjelaskan, pada operasi tersebut personel harus melakukan deteksi dini, lidik, dan pemetaan terhadap lokasi yang rawan terhadap penyebaran virus Covid-19.
”Selain itu, juga melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap bahaya Covid-19, dengan sosialisasi, penyuluhan melalui pemasangan spanduk, banner, baliho, di media cetak, elektronik dan dan sebagainya,” pungkasnya.
Di lain sisi, Markas Besar Kepolisian RI atau Mabes Polri bakal semakin gencar patroli siber selama masa penanganan wabah virus Corona saat ini. Pemberitahuan itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1. /2020 tertanggal 4 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Setidaknya ada tiga hal yang dipantau dalam patroli siber, yaitu berita bohong atau hoaks terkait virus corona, penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah, dan praktik penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara daring.
”Penyebaran hoaks terkait corona dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” kata Listyo Sigit dalam telegram itu.
Lalu untuk yang melakukan penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah akan dikenakan Pasal 207 KUHP. Sedangkan untuk penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara daring, dikenakan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE. (rgr)
