PADANG, METRO
Menyikapi instruksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melakukan aktivitas kerja dari rumah (Work From Home atau WFH), maka KPU Sumbar pun tetap menggelar pertemuan rutin dengan cara daring.
“Biasanya pertemuan rutin seperti baru-baru ini PAW DPRD Kabupaten Solok,” kata Komisi Divisi Tekhnis KPU Sumbar, Izwaryani.
Izwaryani menjelaskan selain untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan, kegiatan rapat daring juga digunakan sebagai sarana silaturahim sekaligus memantau para pegawai yang sedang melaksanakan tugas di rumah masing.
Untuk saat ini, sesuai SK KPU RI nomor 179, ada empat tahapan Pilkada serentak yang ditunda atau distop pelaksanaannya. Bahkan saat ini pihak Komisi II DPR RI juga sudah meminta agar Presiden mengeluarkan Perppu untuk penundaan Pilkada dengan beberapa opsi penundaan.
“Selain tetap melakukan konsolidasi dan koordinasi dari pelaksanaan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. Saat ini pihak penyelenggara pemilu lanjut Izwaryani juga terus melakukan sosialisasi terkait dengan Covid-19 ini di internal mereka,” ujarnya.
“Kita juga melakukan sosialisasi langkah-langkah pencegahan Covid-19 ini di internal kita. Kalau nanti setelah penundaan tahapan Pilkada ini akan diulang kembali dari tahap awal, atau melanjutkan saja dari tahap yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kita juga belum tahu, tergantung Perppu serta instruksi dari KPU RI mendatang,” sambungnya menjelaskan.
Kalau SK 179 itu sementara instruksi penundaan empat tahapan Pilkada tadi. Belum ada instruksi penundaan jadwal pencoblosan, “Jadi kita tunggu saja perppu dan petunjuk teknisnya nanti seperti apa, setelah terbit Perppu itu nanti akan kita pelajari, kita laksanakan kembali tahapan sesuai petunjuk yang ada. Kalau saat ini, kami selaku penyelenggara pemilu terus bekerja dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/kota melalui video conference terkait persiapan tahapan yang sudah kita laksanakan sebelumnya,” pungkas Izwaryani.
Tambahnya, kebijakan bekerja dari rumah itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. (heu)
