JAKARTA, METRO
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono mengkritisi rencana pemerintah untuk menaikkan tarif tiket bis. Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan tarif tiket bis agar masyarakat tidak berminat untuk mudik.
Menurutnya, hal itu bukanlah jalan keluar. Sebab, ada masyarakat yang memutuskan untuk mudik karena tidak memiliki penghasilan lagi.
“Naik tarif rasanya nggak pas, okupansi aja turun, empati kami ke masyarakat gimana, kalau masyarakat terpaksa mudik itu gimana, mereka akan di support pun belum jelas,” kata dia dalam Diskusi Online Institut Studi Transportasi, Minggu (5/4).
Dalam diskusi itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti pun menginterupsi dan menegaskan bahwa kenaikan harga tiket bis untuk mudik masih belum diputuskan. Hal itu memang disebutkan dalam rencana pembatasan pemudik lebaran 2020. “Baru wacana,” tegasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menjelaskan, pemerintah hendak mengimplementasikan naiknya harga tiket bis mudik untuk meminimalisir adanya penyebaran di daerah.
“Transportasi umum dan pribadi diperlukan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik, seperti untuk kendaraan umum, menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bis berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan,” tuturnya. (jpc)
